Indonesia perlu transformasi ekonomi agar naik tingkat

"Untuk naik kelas dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah atau dari menengah ke negara berpendapatan tinggi diperlukan transformasi ekonomi, transformasi ini dilakukan melalui industrialisasi," ujar Amalia dalam seminar yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, industrialisasi merupakan sarana efektif meningkatkan produktivitas perekonomian yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan potensial yang dapat menjamin Indonesia tumbuh tinggi dalam waktu panjang.

Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, lanjutnya, untuk mencapai visi itu, industrialisasi harus inklusif dan berkelanjutan. Inklusif yang dimaksud yakni memastikan rantai produksi menyertakan standar nasional Indonesia (SNI).

Amalia juga menuturkan, dalam penyusunan RPJPN, pihaknya sedang menentukan industri prioritas sehingga bisa memberikan fokus industri pada masa mendatang. "Dalam RPJPN kita sudah menunjukkan bahwa salah satu industri prioritas adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA), bukan hanya sumber daya mineral tapi juga sampai dengan berkelanjutan misalnya industri berbasis perkebunan sawit hingga hilirisasi rumput laut, kakao dan lainnya itu sudah kami siapkan rumahnya," ujarnya.

Ia juga menyebut industri dasar juga menjadi perhatian sehingga menjadi sektor penopang industri lain, yakni industri kimia yang mendukung bahan baku industri lainnya. Diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga: Bappenas monitoring program posyandu gotong royong di Sumbawa Barat
Baca juga: Konsep ekonomi biru bukan hal baru tapi direvitalisasi

"Harapannya, penyusunan rencana pembangunan nasional ini, itu bener-bener bisa menjadi pedoman untuk semua pemangku kepentingan di Tanah Air, seperti para pemerintah dan juga non pemerintah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.