"Hal ini penting untuk diperhatikan agar laju pembangunan Ibu Kota Negara tidak menggerus adat istiadat lokal, " ujar Ketua LPDN, Nyelong Inga Simon di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan pihaknya tidak menolak adanya IKN, namun hendaknya pembangunan IKN tidak menghilangkan atau mengesampingkan sosial budaya yang sudah lebih dahulu ada. "Bila hutan itu hilang untuk pembangunan IKN dan malah tidak ada keselarasan dengan adat istiadat lokal maka hilang juga budaya Dayak," kata dia.
LPDN menambahkan pemerintah perlu memberikan jaminan pada masyarakat setempat, bahwa pembangunan IKN bisa tetap selaras dan mampu memfasilitasi sosial budaya Dayak. Selain itu, Inga juga meminta pemerintah bisa melibatkan perempuan Dayak. Pasalnya perempuan dalam adat istiadat Dayak memegang peranan penting dalam melestarikan lingkungan.
"Artinya memberi jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur dengan adanya pembangunan IKN," kata dia.
Majelis Adat Dayak dan LPDN terbuka berdiskusi dengan pemerintah untuk membicarakan usaha-usaha pelestarian adat istiadat setempat ditengah pembangunan IKN. Dengan berdiskusi diharapkan ada pencerahan soal nasib sosial budaya setempat di IKN.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Alexander Sonny Keraf, mengatakan masyarakat lokal jangan hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Untuk itu, pembangunan IKN bisa seirama dengan upaya penghijauan. Tujuannya aga tercipta keseimbangan alam di tengah isu efek rumah kaca dan perubahan iklim.
Baca juga: OIKN prioritaskan PPSP Kemenkeu proyek Subwilayah
Baca juga: PT Dow tawarkan beragam produk pembangunan IKN
"Perempuan perlu dilibatkan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaimana kodratnya. Termasuk khususnya mendorong perhutanan sosial untuk menjamin hak masyarakat adat setempat, termasuk perempuan, sumber mata pencariannya, dan konservasi, " kata Sonny.
