Sambas (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan adanya audit seperti yang dilakukan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) dapat membantu pemerintah daerah mempercepat upaya penurunan stunting.
“Ada tim pakar audit kasus stunting dari dokter anak, dokter obgyn, psikolog, luar biasa. Saya keliling ke Indonesia baru ini Saya diberikan presentasi dari tim pakar audit kasus stunting,“ katanya dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas Tahun 2023, Kalbar, Jumat.
Koordinator Tim Pakar Audit Kasus Stunting Kabupaten Sambas Zulkarman mengatakan pihaknya telah melakukan audit terhadap beberapa daerah di Sambas yaitu Desa Merpati, Desa Sungai Kumpai, Desa Selakau Tua, Desa Gapura dan Desa Sebayan.
Audit kasus stunting tersebut dilakukan terhadap beberapa sasaran yaitu empat auditi baduta atau bayi berusia di bawah dua tahun yang berisiko stunting, tiga auditi dari ibu hamil, dan dua auditi dari ibu nifas.
Dari hasil audit itu ditemukan beberapa kasus seperti kelahiran bayi dalam kondisi prematur, bayi yang kurang nafsu makan sehingga tidak bergizi cukup, bayi lahir dari ibu yang berumur tua, ibu hamil dengan gizi kurang dan perokok, hamil di usia terlalu muda, hamil dalam kondisi anemia, dan sebagainya.
Zulkarman menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa rekomendasi pengentasan stunting kepada auditi sasaran berisiko stunting seperti melakukan rujukan untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis anak maupun kandungan.
Selain itu juga dilakukan penyuluhan serta Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sekaligus pengukuran dan pemeriksaan secara rutin, hingga pemantuan kesehatan bersama berbagai pihak terhadap auditi kasus stunting.
Baca juga: Target stunting 14 persen perluas capai Visi Indonesia 2045
Baca juga: Wabup Sumbawa Barat menguji coba inovasi Dashat untuk penurunan stunting
“Harapannya dengan adanya audit kasus stunting dapat membantu mengentaskan stunting dan mencegah kasus lainnya yang serupa,” ujarnya.
