Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin meminta Perum Bulog menunda rencana mendatangkan beras sebanyak 7.000 ton dari Provinsi Jawa Timur.
"Kami meminta agar pihak Bulog segera bersurat ke pusat untuk menunda pengiriman beras dengan mencantumkan analisis berdasarkan kondisi riil di lapangan," kata Muhammad Amin saat menggelar rapat dengan Perum Bulog NTB di Mataram, Jumat.
Menurut wagub, penundaan itu dilakukan mengingat pada bulan Februari petani di NTB akan memasuki masa panen sebanyak 24.000 ton, sehingga jika ada beras dari luar daerah masuk ke NTB dikhawatirkan akan merugikan petani setempat.
Karena itu, pemerintah provinsi minta agar Bulog memenuhi stok dengan membeli beras petani NTB daripada mendatangkan beras asal Jawa Timur (Jatim).
Untuk itu ke depan, wagub berharap ada sinergi antara Bulog dengan seluruh SKPD terkait, terutama dalam ketersediaan data yang sama dan valid agar dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
"Kita harus memiliki data real yang sama agar pusat tidak memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga petani-petani produsen kita terproteksi," katanya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre NTB W Kusminhartomo menyatakan pengiriman beras dari Jatim ini merupakan kebijakan dari pusat, karena saat ini stok Bulog Divre NTB menipis hanya mampu melayani sampai dengan awal atau maksimal hingga pertengahan Februari.
"Menipisnya stok Bulog disebabkan oleh adanya `move out` beras dari Divre NTB ke NTT dan Jakarta yang memiliki stok beras sangat kritis. Dengan landasan program raskin, operasi pasar, dan mengendalikan inflasi, serta kestabilan harga, maka pusat mengirimkan beras kepada NTB," katanya. (*)
