Perkebunan kelapa sawit berkontribusi PDRB Kaltara

id Pemprov,Kelapa Sawit,GAPKI,Kaltara

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi PDRB Kaltara

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tarakan pada kegiatan Borneo Forum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). ANTARA/HO-DKISP Provinsi Kaltara.

Tarakan (ANTARA) - Perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Utara, dengan luas lebih dari 579.420 hektar perkebunan kelapa sawit dan 20 pabrik pengolahan.

"Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kaltara tersebar di empat kabupaten, yaitu Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung," kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tarakan, Rabu.

Zainal mengatakan komoditas kelapa sawit memiliki nilai strategis yang besar dalam mendukung perekonomian nasional.  Dia juga menyoroti peran kelapa sawit sebagai penggerak utama pembangunan agribisnis, penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan petani. Hal ini menunjukkan prospek cerah bagi Kaltara dalam pengembangan sektor perkebunan.

“Realisasi pembangunan kebun plasma dan jumlah tenaga kerja yang mencapai 8.333 orang menjadi indikator positif,” kata Gubernur.

Pada tahun 2021, perkebunan kelapa sawit di Kaltara menghasilkan lebih dari 12.664,42 ton kelapa sawit. Data tersebut diprediksi akan terus meningkat mengingat peningkatan luas lahan perkebunan setiap tahunnya.

“Dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit juga terlihat dalam kontribusi terhadap APBD. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mendapatkan dana bagi hasil kelapa sawit sebesar Rp56.351.938.000,-,” kata Zainal.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan industri kelapa sawit harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. 

Akses terbatas terhadap permodalan, infrastruktur, dan sarana pendukung pertanian menjadi tantangan yang perlu diatasi. “Pemprov Kaltara menyadari pentingnya kelembagaan pertanian, terutama kelembagaan petani kelapa sawit. Kelembagaan ini menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk subsidi pupuk, bibit bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat,” kata Zainal.

Baca juga: IPB membuat mesin identifikasi kelapa sawit gunakan citra satelit
Baca juga: Peremajaan ratusan hektare kebun sawit rakyat di Abdya Aceh


Karena itu, melalui Borneo Forum ke-VI ini, diharapkan dapat digali informasi dan menerima masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia,” katanya.