Manado (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan di samping sudah mencapai 'Universal Health Coverage' atau UHC, target berikutnya adalah transformasi mutu layanan.
"Target kita sekarang adalah transformasi mutu layanan sehingga mutu layanan itu yang kami perhatikan, masyarakat lebih cepat dilayani, tidak diskriminatif, mudah dan setara," kata Abdul Kadir usai dialog dengan Komisi IX DPR-RI dan instansi terkait di Manado, Sulut, Jumat.
Dari transformasi mutu layanan tersebut, kata dia, tidak lagi didapatkan misalnya ada pasien yang membayar iuran biaya atau mengambil obat di luar obat-obatan JKN.
Abdul Kadir mengatakan, untuk mencapai transformasi mutu layanan tersebut, dia berharap adanya komitmen rumah sakit memberikan layanan mudah, cepat dan setara kepada semua pasien.
Hal berikutnya, tidak ada diskriminasi antara pasien JKN dan pasien umum, semua mendapatkan layanan dalam waktu dan tempat yang sama. Hal lainnya, kata dia, rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan berkomitmen wajib melaksanakan janji layanan yang sudah ditandatangani.
"Jadi rumah sakit wajib memasang semacam poster atau pamflet atau apapun namanya yang sifatnya menyampaikan kepada masyarakat tentang janji layanan itu," ujarnya.
Janji layanan tersebut mencakup proses layanan administrasi tidak dipersulit, tidak ada iur biaya, obat tersedia, dokter datang tepat waktu dan tidak ada diskriminasi.
"Masyarakat bisa mengajukan keberatan bila janji layanan itu tidak dilaksanakan. Nah di kita ada personel yang ditempatkan, mereka menerima komplain dan sekaligus memberikan solusi," ujarnya.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan ke Sulut, selain mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI, juga melakukan inspeksi langsung ke dua rumah sakit, RSUP Prof Kandouw dan RS Siloam terkait implementasi pelayanan pasien JKN.
Baca juga: 10 kabupaten/kota di NTB telah mencapai UHC
Baca juga: BPJAMSOSTEK beri santunan ahli waris aparatur desa
"Jadi ada wawancara, kita lihat bagaimana kesiapan mereka memberikan layanan termasuk bagaimana rumah sakit berkomitmen melaksanakan yang disebut janji layanan," katanya.
Berita Terkait
Sebanyak 269 juta masyarakat terlindungi Program JKN
Minggu, 7 April 2024 9:20
Total kepesertaan JKN pada 2023 sebesar 95,77 persen
Rabu, 27 Maret 2024 21:29
Pemprov NTB raih penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Senin, 4 Maret 2024 21:47
Sebanyak 63 persen anggota KPPS risiko kesehatan hipertensi
Senin, 19 Februari 2024 18:30
Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Senin, 19 Februari 2024 5:12
Ahli waris marbot masjid di Sumbawa terima santunan Rp42 juta BPJS Ketenagakerjaan
Jumat, 5 Januari 2024 18:27
BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel mendukung kebijakan berbasis bukti
Selasa, 19 Desember 2023 20:51
Masyarakat Palangka Raya Kalteng mengaku terbantu kemudahan program JKN
Selasa, 12 Desember 2023 5:48