Dana abadi pendidikan diusulkan untuk ringankan mahasiswa kesulitan bayar UKT

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengusulkan agar pemerintah menyalurkan dana abadi pendidikan kepada para mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayar uang kuliah tunggal (UKT).

"Kalau mau bantu mahasiswa, bantu dengan membuat kebijakan dari dana abadi pendidikan yang jumlahnya sangat besar. Kenapa tidak ambil dari situ? Kegunaannya kan juga bisa untuk meng-cover bagi (mahasiswa) yang tidak mampu,” kata Nuroji dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi isu adanya pinjaman daring (pinjol) yang dapat digunakan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membayar UKT.

Menurut Nuroji, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penyaluran dana abadi pendidikan kepada mahasiswa yang kurang mampu membayar UKT itu agar generasi muda Indonesia tidak terjerumus pada jeratan pinjaman daring.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, dana tersebut merupakan dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Disebutkan pula dana abadi di bidang pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Per akhir tahun 2023, diketahui dana abadi pendidikan mencapai Rp139 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani ingatkan penerima LPDP untuk perkokoh tiang pancang RI
Baca juga: Pemerintah pusat alokasikan Rp250 miliar peningkatan SDM pesantren

Sebelumnya, pada Kamis (1/2), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Inclusive Finance Group (Danacita) ataupun lTB terkait isu pinjaman daring yang digunakan untuk pembayaran UKT.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Danacita dan ITB merupakan kesepakatan legal, yakni sudah berlandaskan nota kesepahaman dari kedua belah pihak.

Friderica pun mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendalaman serta pengawasan terhadap isu tersebut.

Sementara itu, pihak ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Muhamad Abduh menjelaskan ITB bermitra dengan Danacita untuk menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023.

Pembayaran UKT lewat Danacita, kata dia menambahkan, bukan opsi utama yang harus diambil mahasiswa. Menurut Abduh, masih banyak opsi lainnya yang disediakan jika mahasiswa terkendala membayar biaya kuliah.