Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II-2024.
“Karena sudah tidak ada Ramadhan dan lebaran, kemungkinan ada penurunan konsumsi masyarakat pada triwulan II, dan itu perlu diantisipasi,” kata Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama dalam Diskusi Publik “Catatan Kritis Ekonomi Indonesia: Tanggapan terhadap Kinerja Ekonomi Triwulan I-2024” yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Terlebih, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan masih terasa, yang tercermin pada kinerja sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terkontraksi sebesar 3,54 persen.
Di samping itu, akan terjadi masuknya tahun ajaran baru pada sektor pendidikan, yang kemungkinan turut memengaruhi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan konsumsi.
“Setelah Idul Fitri masyarakat akan dihadapkan pada anak yang akan memasuki tahun ajaran baru. Kemudian juga ada Hari Raya Idul Adha. Saya rasa akan terjadi penahanan konsumsi sebagai bentuk persiapan pendidikan dan Idul Adha,” tuturnya.
Tekanan terhadap kinerja konsumsi rumah tangga tidak hanya dari sisi internal. Perekonomian global tengah menghadapi banyak gejolak, seperti masih tingginya suku bunga The Fed serta konflik geopolitik yang masih tereskalasi.
Untuk itu, Riza berharap Pemerintah dapat menyiapkan langkah proaktif untuk mengantisipasi tertekannya kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan II mendatang.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,91 persen pada triwulan I-2024 utamanya ditopang oleh momentum Ramadhan serta Pemilu 2024.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, distribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga termasuk yang terbesar yakni 54,93 persen.
Baca juga: Persaja gandeng UMKM dukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
Baca juga: Perkuat pertumbuhan ekonomi, BI tingkatkan kemampuan UMKM di NTB
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah akan terus mengantisipasi risiko perekonomian global ke depan. Otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
