Mataram (ANTARA) - Kejaksaan merilis kerugian keuangan negara yang muncul dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kapoda Rawi, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, senilai Rp3,24 miliar.
Kepala Kejari Dompu Marlambson Carel Williams melalui sambungan telepon dari Mataram, Jumat, mengatakan bahwa angka kerugian keuangan negara tersebut muncul dari hasil audit akuntan publik.
"Jadi, hasil audit sumber dan penggunaan dana Perusda Kapoda Rawi Kabupaten Dompu pada tahun 2007 sampai Juni 2023 dari auditor independen akuntan publik disimpulkan total indikasi penyalahgunaan keuangan sebesar Rp3,24 miliar," katanya.
Baca juga: Jaksa sita dokumen hasil geledah kantor Perusda Kapoda Rawi
Carel mengatakan bahwa auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara tersebut muncul dari anggaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pihak Perusda Kapoda Rawi.
Penyidik kini masih harus menindaklanjuti hasil audit dengan melakukan serangkaian pemeriksaan saksi maupun bukti dokumen. Tujuan pemeriksaan ini, kata dia, untuk memperkuat pembuktian dalam penentuan tersangka.
Ia menyebutkan jumlah saksi yang pernah menjalani pemeriksaan dalam penanganan kasus ini sebanyak 16 orang.
Baca juga: Kajari: Kasus korupsi Perusda Kapoda Rawi di Dompu kini masuk penyidikan
Perusda Kapoda Rawi tercatat berdiri pada tahun 1995. Sejak 2007, perusda mendapatkan dana penyertaan modal dari pemerintah dengan nilai total Rp12 miliar.
Selain modal dana, perusda juga mendapatkan hak kelola sejumlah aset milik pemerintah yang hingga kini masih berjalan. Aset tersebut, antara lain, berupa Wisma Praja Dompu, tempat penginapan, sarana perdagangan, dan SPBU di Manggelewa.
Kejari Dompu menangani kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Laporan yang berkaitan dugaan korupsi ini turut dikuatkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB pada tahun 2021.
Baca juga: Jaksa Dompu- NTB periksa secara maraton saksi kasus korupsi Perusda
Berita Terkait
Kejari gandeng inspektorat audit korupsi dana KUR Bima Rp13 miliar
Selasa, 1 Oktober 2024 15:17
Kerugian negara dalam kasus sewa alat berat PUPR NTB capai Rp3 miliar
Senin, 23 September 2024 17:02
Kejari Dompu tunggu audit kasus korupsi saluran irigasi
Jumat, 13 September 2024 16:13
Polisi pastikan penyidikan korupsi masker COVID-19 di NTB berjalan
Rabu, 11 September 2024 15:52
Kejari Lombok Timur terima Rp200 juta dari terpidana korupsi tambang
Kamis, 22 Agustus 2024 21:28
Kejati NTB gandeng Inspektorat audit proyek Sintung Park Lombok Tengah
Selasa, 20 Agustus 2024 13:34
Polisi sebut ada potensi kerugian penyaluran bansos di Lombok Tengah
Jumat, 9 Agustus 2024 16:44
Kerugian negara akibat impor tekstil ilegal capai Rp6,2 triliun
Rabu, 7 Agustus 2024 7:16