Pemerintah China minta jaminan keamanan warganya di Myanmar utara

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China meminta jaminan keamanan bagi warganya yang berada di kawasan Myanmar utara, menyusul klaim bahwa kelompok bersenjata dari etnis minoritas telah menguasai satu kota di Negara Bagian Shan yang berbatasan dengan China.

"Kami meminta pihak-pihak terkait di Myanmar menjunjung tinggi dialog dan konsultasi, mengakhiri permusuhan sesegera mungkin, menyelesaikan perselisihan secara damai, menghindari eskalasi," kata juru bicara  Kemenlu China Mao Ning kepada pers di Beijing, Kamis (25/7). 

Media lokal Myanmar yang dikuasai oleh kelompok Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) melaporkan bahwa kelompok itu "sepenuhnya merebut markas komando Militer Timur Laut di kota Lashio" yang dihuni sekitar 150.000 orang.

Lashio berada di Negara Bagian Shan di wilayah utara, sekitar 120 kilometer dari perbatasan China. Kota ini direbut setelah 23 hari pertempuran dengan pasukan junta.

"Kami juga meminta keselamatan orang-orang yang tinggal di wilayah perbatasan, lokasi proyek, bisnis, dan personel China di Myanmar." ujar Mao.

"China akan terus mendorong perundingan perdamaian dan mendorong Myanmar utara untuk menjaga momentum gencatan senjata dan perundingan damai," kata jubir, menambahkan. 

Mao menyebut pemerintah China terus memantau dengan cermat situasi di Myanmar utara. Meski MNDAA mengeklaim telah merebut Lashio, juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan klaim itu tidak benar.

Negara Bagian Shan, di Myanmar utara, dilanda pertempuran sejak akhir Juni ketika aliansi kelompok etnis bersenjata kembali melancarkan serangan terhadap junta militer di sepanjang jalan raya menuju Provinsi Yunnan, China.

Bentrokan tersebut pun merusak upaya gencatan senjata yang difasilitasi Beijing pada Januari untuk menghentikan gerakan aliansi Tentara Arakan (AA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan MNDAA.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat pertemuan para menlu ASEAN di Vientiane, Laos pada Kamis (25/7) juga menyoroti keengganan junta Myanmar terlibat dalam rencana perdamaian regional yang telah dirancang sebelumnya.

Baca juga: Pemerintah China janji akan mendukung keamanan Timur Tengah
Baca juga: ASEAN must not be anyone's proxy: Indonesia

Rencana perdamaian itu ditujukan untuk menyelesaikan krisis yang dipicu oleh kudeta pada 2021 di Myanmar. Daerah perbatasan Myanmar adalah ditinggali oleh berbagai kelompok etnis bersenjata yang berjuang melawan militer sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948 untuk mendapatkan otonomi dan kendali atas sumber daya alam.

Pada pekan ini, tiga orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam serangan udara militer di Kota Laukkai yang dikuasai MNDAA di perbatasan dengan China. Mereka yang menjadi korban luka-luka termasuk tiga warga negara China.

Kelompok bersenjata tersebut merebut Laukkai pada Januari setelah sekitar 2.000 tentara junta menyerah, yang merupakan salah satu kekalahan militer terbesar dalam beberapa dekade.