DPRD setujui LPJ APBD Pemkab Lombok Barat

Lombok Barat (Antaranews NTB) - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lombok Barat tahun anggaran 2017 setelah melalui pembahasan yang cukup alot.

     Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat Imam Kafali, dalam rapat paripurna DPRD, di Gerung, Selasa (17/7).

     Catatan Pemkab Lombok Barat, realisasi pendapatan secara keseluruhan mencapai Rp1,75 triliun pada 2017. Dari jumlah tersebut, yang bisa dibelanjakan mencapai Rp1,66 triliun atau sebesar 96,72 persen.

     Dari pendapatan asli daerah (PAD), kata dia, anggaran yang disediakan mencapai Rp326 miliar lebih dan dibelanjakan sebesar Rp290 miliar atau sebesar 89,23 persen.

     Untuk pendapatan transfer mencapai Rp1,39 triliun. Dari total anggaran tersebut yang digunakan sebesar Rp1,36 triliun atau sebesar 98,28 persen.

     "Lain-lain pendapatan yang sah berupa hibah mencapai Rp39 miliar, namun yang terealisasi mencapai Rp41,17 miliar atau sebesr 103,55 persen," katanya.

     Menurut Fauzan, pembahasan hingga persetujuan LPJ merupakan bentuk komitmen Pemkab Lombok Barat dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

     Terbukti kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif yang telah berjalan mampu memberikan Kabupaten Lombok Barat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama empat kali berturut-turut.

     "Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan raperda begitu dinamis, penuh semangat dan kritis. Itu tidak lepas dari keinginan kita semua untuk berbuat yang terbaik guna mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat yang dilandasi semangat Patut Patuh Patju," katanya.

     Terkait dengan pendapatan daerah, Fauzan berjanji akan terus berupaya meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya termasuk program-program dan kegiatan yang belum berjalan dengan efektif.

     "Saya tekankan kepada semua organisasi perangkat daerah untuk memindaklanjuti semua persoalan dan mengambil langkah penyempurnaan baik dalam oerencanaan, pelaksanaan program, pelaporan hingga pertanggungjawabannya," ujarnya. (*)