Mataram (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan luas perhutanan sosial mencapai 60.160 hektare dengan jumlah kelompok perhutanan sosial ada 338 unit.
Kepala DLHK NTB Julmansyah menuturkan sebagian besar kawasan perhutanan sosial di provinsi itu terletak di wilayah sabuk hijau Gunung Rinjani.
"Kami mendorong kelompok usaha perhutanan sosial melalui program industri hasil hutan bukan kayu," ujarnya di Mataram, Rabu.
Julmansyah mengatakan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPS memfasilitasi kelompok usaha perhutanan sosial dengan industri atau offtaker yang sudah ada melalui pendekatan agroforestri.
Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
Dalam konteks perhutanan sosial, kata dia, agroforestri memadukan budi daya tanaman pertanian dengan pohon-pohon di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Praktik agroforestri dalam perhutanan sosial, menurutnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung upaya konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, hingga diversifikasi produk dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini sedang menyiapkan baseline karbon di provinsi tersebut. Keberadaan perhutanan sosial berpotensi besar untuk masuk ke dalam bursa karbon yang sekarang sedang digarap oleh Indonesia.
Menurut Julmansyah, dari ulasan perhutanan sosial yang mencapai 60 ribu hektare tersebut, ada lebih dari 15 ribu hektare yang punya tutupan tinggi berupa hutan yang potensial menyerap karbon.
Berita Terkait
NTB ungkap potensi perdagangan karbon perhutanan sosial
Senin, 19 Agustus 2024 20:46
Luas Perhutanan Sosial Sumbar tambah 50,4 ribu hektare
Rabu, 27 Desember 2023 15:39
Pengelolaan perhutanan sosial belum setara gender
Rabu, 25 Oktober 2023 21:05
Kadin Indonesia resmikan embung di Boyolali
Kamis, 31 Agustus 2023 19:03
YKAN mendukung praktik pengelolaan hutan lestari
Kamis, 11 Mei 2023 17:46
KLHK beri kepercayaan masyarakat akses hutan
Rabu, 15 Maret 2023 19:10
Kemen PPPA dorong partisipasi setara tata kelola hutan
Jumat, 3 Maret 2023 22:30
KLHK sebut realisasi perhutanan sosial 5,31 juta hektare
Kamis, 23 Februari 2023 6:17