Mataram (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan luas perhutanan sosial mencapai 60.160 hektare dengan jumlah kelompok perhutanan sosial ada 338 unit.
Kepala DLHK NTB Julmansyah menuturkan sebagian besar kawasan perhutanan sosial di provinsi itu terletak di wilayah sabuk hijau Gunung Rinjani.
"Kami mendorong kelompok usaha perhutanan sosial melalui program industri hasil hutan bukan kayu," ujarnya di Mataram, Rabu.
Julmansyah mengatakan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPS memfasilitasi kelompok usaha perhutanan sosial dengan industri atau offtaker yang sudah ada melalui pendekatan agroforestri.
Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
Dalam konteks perhutanan sosial, kata dia, agroforestri memadukan budi daya tanaman pertanian dengan pohon-pohon di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Praktik agroforestri dalam perhutanan sosial, menurutnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung upaya konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, hingga diversifikasi produk dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini sedang menyiapkan baseline karbon di provinsi tersebut. Keberadaan perhutanan sosial berpotensi besar untuk masuk ke dalam bursa karbon yang sekarang sedang digarap oleh Indonesia.
Menurut Julmansyah, dari ulasan perhutanan sosial yang mencapai 60 ribu hektare tersebut, ada lebih dari 15 ribu hektare yang punya tutupan tinggi berupa hutan yang potensial menyerap karbon.
Luas perhutanan sosial di NTB capai 60.160 hektare
Ilustrasi: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat panen perdana daun kayu putih di area Perhutanan Sosial KTH Lembah Madu Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. ANTARA/HO-Pemprov NTB/am.
