Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan usaha kehutanan berbasis masyarakat penting untuk mempercepat era baru dari investasi hijau yang inklusif.
Raja Antoni di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat, mengatakan upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan usaha kehutanan, salah satunya terwujud melalui kemitraan Kemenhut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengintegrasikan perhutanan sosial ke dalam "Green Taxonomy" nasional.
“Kemitraan ini menjadikan usaha kehutanan berbasis masyarakat lebih bankable dan membuka akses pembiayaan. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan di tingkat akar rumput dan menciptakan era baru investasi hijau yang inklusif,” kata Raja Antoni.
Lebih lanjut, ia mengatakan program perhutanan sosial tersebut menyediakan akses bagi masyarakat lokal untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab berdasarkan hak hukum yang jelas.
“Sejauh ini, 8,3 juta hektar telah didistribusikan, melibatkan 1,4 juta rumah tangga dan menciptakan 5,6 juta lapangan kerja hijau di seluruh negeri. Ini merupakan sebuah model nyata keberlanjutan yang inklusif,” ujar Menhut.
Baca juga: Menhut Juli Antoni menilai perhutanan sosial jadi motor penggerak ekonomi hijau
Selain itu, Raja Antoni mengatakan potensi lain juga terbuka melalui Multi Usaha Kehutanan (MUK).
Melalui MUK, pemegang izin tidak lagi hanya bergantung pada kayu, tetapi juga dapat mengembangkan potensi lain seperti madu, rotan, damar, tanaman obat, dan jasa lingkungan termasuk kredit karbon.
“Inisiatif-inisiatif ini diproyeksikan akan menciptakan lebih dari 240 ribu lapangan kerja sekaligus memperluas akses pasar bagi produsen pedesaan,” katanya.
Baca juga: Menhut: Persemaian bibit Mandalika jadi pusat penghijaun untuk NTB
Tak hanya itu, petani hutan juga memiliki peluang lain melalui kebijakan energi Indonesia yang berfokus pada bioenergi, khususnya bioetanol berbasis aren dengan potensi 24 juta kiloliter.
“Langkah strategis ini akan memajukan adopsi energi terbarukan dan mengurangi impor bahan bakar setidaknya 50 persen,” ujar Menhut.
