Seoul (ANTARA) - Korea Selatan berencana memperluas dukungannya pada siaran radio kelompok sipil yang menargetkan penduduk Korea Utara dalam upaya membantu warga Korut mendapatkan informasi dari luar.
Kementerian Unifikasi Korsel pada Kamis mengatakan pemerintah berencana meningkatkan dukungannya pada produksi konten serta pelatihan personel siaran radio di sektor swasta sebagai bagian dari rencana cetak biru unifikasi yang baru.
Inisiatif tersebut merupakan salah satu dari tujuh langkah utama yang diuraikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidato Hari Pembebasan pada 15 Agustus, yakni mendorong upaya agar penduduk Korut mendapat aliran informasi dan budaya dari luar.
Sebagai hasilnya, subsidi pemerintah untuk organisasi swasta yang melakukan siaran radio yang menargetkan warga Korea Utara diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Namun, kementerian tidak menyebutkan jumlah pendanaannya.
Baca juga: Ratusan orang masuk RS akibat gelombang panas di Korsel
Baca juga: Korsel dan NATO bertukar informasi senjata Korut
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah meningkatkan pengawasan dan hukuman terhadap rakyatnya dengan menerapkan tiga undang-undang untuk mencegah warga Korut mengakses informasi dari luar.
Salah satu UU menyebut hukuman 10 tahun kerja paksa bagi mereka yang membawa budaya dan informasi dari luar. Hukuman lebih berat diterapkan pada mereka yang menonton dan mendistribusikan film dan musik Korea Selatan. Beberapa orang bahkan mendapat hukuman mati.
Sumber: Yonhap-OANA
