Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan bahwa lembaganya tidak bisa mendikte putusan majelis hakim karena hal tersebut merupakan kewenangan penuh tiap-tiap hakim yang bersifat mandiri dan independen.
Yanto mengatakan hal tersebut merespons opini publik mengenai vonis penjara lima tahun Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti di tingkat kasasi yang dinilai terlalu rendah.
“Terhadap pemidanaan, itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani, lembaga tidak bisa mendikte. Karena hakim adalah mandiri dan independen, maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim,” ucap Yanto saat konferensi pers di Media Center MA RI, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, Pasal 351 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada Ronald Tannur mengatur bahwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam paling lama tujuh tahun penjara.
“Dalam hall ini, lembaga tidak bisa mengatur atau mendikte tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Namun hal tersebut penuh, mutlak, adalah kewenangan majelis yang menangani perkara tersebut,” imbuh dia.
Baca juga: Kejagung tangkap Ronald Tannur di Surabaya
Baca juga: Begini kronologi penangkapan Ronald Tannur di Surabaya
Diketahui, majelis hakim kasasi memutuskan untuk memvonis Ronald Tannur dengan pidana penjara selama lima tahun. Majelis kasasi menyatakan Ronald Tannur terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
Putusan kasasi itu diputus oleh Ketua Majelis Soesilo serta Anggota Majelis 1 Ainal Mardhiah dan Anggota Majelis 2 Sutarjo, dengan Panitera Pengganti Yustisiana pada Selasa (22/10).
Dengan adanya putusan kasasi tersebut, maka vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan batal. Ronald Tannur sempat divonis bebas oleh majelis hakim PN Surabaya pada Rabu (24/7).
Dalam perkembangannya, Rabu (23/10), tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, yakni ED, HH, dan M ditetapkan sebagai tersangka suap atau gratifikasi oleh penyidik Kejaksaan Agung. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR juga ditetapkan sebagai tersangka.
Tidak hanya itu, mantan pejabat MA berinisial ZR ikut terseret dalam skandal tersebut. ZR pada Jumat (25/10) ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemufakatan jahat suap perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi.
Baca juga: Kejagung: ZR jadi makelar kasus di MA selama 10 tahun
Baca juga: Kejagung sita uang Rp1 triliun kasus suap kasasi Tannur
