Pemkot disarankankan melobi pemerintah untuk anggaran drainase

Mataram (Antaranews NTB) - Kalangan DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyarankan agar Pemerintah Kota Mataram, bisa melobi pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan penanganan drainase sehingga masalah banjir dan genangan bisa teratasi.



"Alokasi anggaran pemerintah kota untuk penanganan drainase memang sangat terbatas yakni hanya sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar per tahun sementara kebutuhan di atas Rp100 miliar, sehingga dibutuhkan peran aktif dari pemerintah kota melobi agar mendapatkan dukungan anggaran," kata Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kota Mataram I Gede Wiska di Mataram, Senin.



Dikatakannya, bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi pada titik yang sama dan disebabkan oleh masalah yang sama, seperti halnya di Kekalik, Tanah Haji, Jalan TGH Faisal dan Karang Ujung Ampenan.



Banjir dan genangan yang terjadi pada titik-titik tersebut, katanya, karena kondisi saluran dan jalan yang sudah tidak memadai dengan perkembangan kota.

"Bahkan ada juga kondisi drainase dan jalan lebih tinggi dari permukiman penduduk, sehingga begitu hujan lebat maka saluran tidak dapat menampung kapasitas air meluap ke rumah penduduk," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya telah berusaha menyuarakan agar program prioritas tahun 2019 adalah penanganan saluran dan drainase pada titik-titik rawan genangan serta banjir.

Bahkan, lanjutnya, dalam rapat badan anggaran kalangan DPRD telah mengusulkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar anggaran untuk pembuatan monumen "Mataram Metro" 2019 dialihkan dulu ke penanganan drainase.

"Tujuannya, agar persoalan banjir dapat tuntas tahun 2019 sesuai dengan janji dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," katanya.

Namun demikian, usulan tersebut tidak dapat terakomodasi karena pembangunan tahap ketiga untuk monumen "Mataram Metro" sebesar Rp15 miliar juga menjadi prioritas sebab dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Mataram juga menyarankan agar tidak ditunda.

"Untuk itu, melalui pokok-pokok pikiran dewan karena kami telah mengusulkan sekitar 50 persen masalah penanganan banjir dan genangan, artinya komitmen dewan untuk menuntaskan hal itu besar," katanya.

Di sisi lain, Wiska menekankan, kepada Dinas PUPR agar selama musim hujan ini bisa bertindak cepat melakukan pengecekan terhadap sejumlah titik saluran primer dengan sekunder yang mampet karena sampah agar alirannya bisa lancar.

"Selain itu perlu imbauan kepada masyarakat, agar bisa memberikan partisipasi dengan tidak membuang sampah pada saluran dan melaporkan ketika ada indikasi genangan," ujarnya.