Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih yang sekaligus Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali akan segera mengusulkan pembahasan peraturan daerah terkait perlindungan hasil bumi dan produk lokal.
Hal ini disampaikan di sela pelantikan pengurus Hipmi Bali di Denpasar, Senin, dimana BPP Hipmi berpesan agar daerah mengikuti program pemerintah pusat salah satunya swasembada pangan.
“Tentu nanti saya sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali mengusulkan ini (perlindungan hasil bumi dan produk lokal) agar menjadi peraturan daerah,” kata Agung Bagus.
Politisi Partai Golkar itu mengakui sejak era Gubernur Bali Wayan Koster sudah terlahir Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 yang meminta industri seperti pariwisata memanfaatkan produk pertanian dan pangan dalam Bali untuk wisatawannya.
Setelah ia telusuri nyatanya masih banyak pengusaha industri pariwisata belum menggunakan produk lokal, sebab peraturan gubernur masih bersifat imbauan tanpa sanksi di dalamnya.
Oleh karena itu, ia ingin DPRD Bali segera menggodok peraturan daerah yang menyantumkan sanksi di dalamnya, dengan kesepakatan bersama antara pelaku pariwisata dan petani.
“Harus ada perda perlindungan hasil bumi dan produk lokal Bali, dimana hotel, restoran, retail, dan lain-lain harus menyerap hasil bumi dan olahan produk lokal minimal 80 persen,” ujar Agung Bagus.
Apabila usulannya terpenuhi ia ingin kebijakan ini dapat berjalan bertahap dari 30 persen hingga 80 persen, sehingga hasil pertanian Bali akan tersalurkan dan swasembada pangan tercapai.
Baca juga: Denpasar usulkan Ranperda perlindungan Ogoh-ogoh
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menambahkan bahwa PR yang diberikan ke Hipmi Bali ini merupakan mandat dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan sudah ada stimulus-stimulus dari pemerintah bagi calon wirausahawan di bidang pertanian, namun minat masyarakat diakui masih kurang termasuk di Bali.
Baca juga: Wabup Nursiah: Jumlah desa di Lombok Tengah bertambah
“Ini tugas utamanya membuka paradigma teman-teman muda di Bali agar mau berusaha bukan hanya di sektor pariwisata tapi ada sektor pertanian yang sekarang jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Akbar menyarankan Agung Bagus untuk mencontoh kewirausahaan di sektor pertanian dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, sebab daerah tersebut mulai maju sektor partaniannya.
DPRD Bali usul buat perda perlindungan hasil bumi
Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dalam pelantikan Hipmi Bali bahas usulan perda perlindungan hasil bumi buat dukung swasembada pangan, Denpasar, Senin (18/11/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari (Ni Putu Putri Muliantari)
