Belajar dari Yogyakarta untuk NTB bangkit pascagempa

id gempa lombok,gempa yogyakarta,gempa jogja,pasca gempa

Tim jurnalis dari Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta bersama rombongan pejabat Komisi V DPRD NTB. (Foto Antaranews NTB/Ist)

Kami ingin menggali berbagai informasi tentang upaya penanganan pascagempa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Mataram, (Antaranews NTB) - Setidaknya 177.790 rumah di tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat rusak akibat gempa bumi beruntun dengan magnitudo 6 hingga 7 yang meluluhlantakkan sebagian permukiman warga di Pulau Lombok dan Sumbawa pada akhir Juli-Agustus 2018.

 Sebagian besar bangunan rusak berat, terutama di Kabupaten Lombok Utara. Sebagian lagi tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

 Tiga bulan telah berlalu. Namun upaya membangun kembali perumahan penduduk yang porak-poranda belum membuahkan hasil yang signifikan. Sebagian warga yang menjadi korban masih tinggal di tenda pengungsian terbuat dari terpal.

 Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memulihkan kondisi kehidupan warga pascagempa. Salah satunya menggali berbagai informasi tentang penanganan pascagempa di Yogyakarta yang juga pernah dilanda bencana serupa pada 2006.

 Sejumlah media cetak dan elektronik melakukan studi banding bersama rombongan yang dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono serta Kepala Bagian Pemberitaan Humas Setda Pemprov NTB Lalu Ismunandar.

 "Kami ingin menggali berbagai informasi tentang upaya penanganan pascagempa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," kata H MNS Kasdiono, memaparkan tujuan kunjungannya kepada jajaran Pemprov DI Yogyakarta, yang diwakilkan oleh Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DI Yogyakarta, Haryanta.

 Kasdiono bersama para wartawan berada selama empat hari di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwana X, dan Wakil Gubernur Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X.

 Waktu yang singkat betul-betul dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Pemprov DIY dan warganya membangun hunian tetap pascagempa hanya dalam waktu dua tahun.

 Tidak hanya itu, informasi seputar rekonstruksi industri pariwisata yang ikut terdampak juga digali secara mendalam. Karena sejatinya pariwisata NTB pascagempa dalam kondisi "mati suri" akibat sepinya wisatawan yang melancong ke "Bumi Gora" (julukan Provinsi NTB) karena masih khawatir gempa susulan.

 Selain di lingkup pemerintah provinsi, perjuangan mendapatkan kiat-kiat menghidupkan kembali dunia pariwisata dan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga digali dari Pemerintah Kota Surakarta.

 Belajar cara memulihkan kondisi pascagempa juga dilakukan dengan berkunjung ke beberapa daerah di Yogyakarta, yang terdampak parah akibat gempa pada 2006. Salah satunya Desa Wisata Rumah Domes, di Kabupaten Sleman.

 Kesempatan berkunjung ke provinsi yang dikenal dengan kota pelajar dan budaya tersebut juga dimanfaatkan untuk belajar bagaimana mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Panggulharjo, Kabupaten Bantul.

 Ada juga kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang tumbuh dan dikembangkan oleh warga dengan menerapkan prinsip kearifan lokal. Beberapa objek wisata yang dikunjungi, di antaranya Desa Brayut, Tebing Bresisi, Hutan Pinus Becici, dan berakhir di cagar budaya Candi Prambanan.

 Berbagai informasi yang berhasil dihimpun menjadi oleh-oleh penambah semangat para jurnalis untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan NTB bangkit di semua sektor pascagempa bumi.


Kearifan lokal
Sejumlah wistawan dari Belanda dan Afrika mengikuti wisata Towilfiets dengan bersepeda ontel di kawasan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu (3/6). (FOTO ANTARA/Sigid Kurniawan)

 Gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah 12 tahun silam tepatnya 27 Mei 2006 menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dan ratusan ribu rumah penduduk rusak.

 Dampak yang ditimbulkan akibat gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter tersebut tidak hanya menelan korban jiwa, namun melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

 Namun, warga di provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur itu tidak larut dalam kesedihan. Mereka cepat bangkit untuk memulihkan keadaan agar hidup kembali normal seperti sedia kala.

 Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Haryanta, mengungkapkan upaya percepatan proses pemulihan pascagempa berhasil dilakukan karena melibatkan seluruh komponen masyarakat.

 Pelibatan masyarakat berbasis komunitas dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Melalui wadah tersebut, masyarakat bisa membangun semangat kebersamaan dan mencari solusi atas segala permasalahan dengan cara musyarawah.

 "Itu lah bentuk kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat dalam melakukan upaya percepatan pemulihan pascagempa," katanya.

 Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Pemprov DI Yogyakarta, Muhammad Mansyur menyebutkan upaya pemulihan pascagempa dimulai dengan tahapan tanggap darurat.

 Pada masa tanggap darurat, pihaknya mengutamakan evakuasi korban jiwa dan memberikan "trauma healing" kepada warga terdampak gempa bumi, terutama kalangan anak-anak.

 Berbagai pihak yang terlibat juga fokus pada penyediaan infrastruktur strategis yang sifatnya sangat dasar, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik.

 Selain itu, penyediaan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat. Pembangunan huntara tersebut juga melibatkan para donatur, namun tetap mengacu pada kebijakan pemerintah provinsi yang berlandaskan kearifan lokal.

 Kebijakan pemerintah pusat juga tidak diterapkan jika bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

 Salah satu implementasi kearifan lokal adalah memprioritaskan pembangunan rumah warga miskin yang rusak berat akibat gempa. Masing-masing warga yang rumahnya rusak berat memperoleh bantuan dana sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang Rp5 juta dan rusak ringan Rp1 juta.

 Pemerintah daerah juga mendorong warga terdampak gempa untuk memanfaatkan material yang masih baik dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membangun kembali perumahan. Namun yang terpenting adalah konstruksi bangunan harus baru dan tahan gempa.

 "Dengan kearifan lokal yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat berhasil terbangun sebanyak 250 unit hunian tetap dalam satu hari, sehingga pelaksanaan rekonstruksi pascagempa bisa tercapai hanya dalam waktu dua tahun," katanya.

Destinasi Wisata
Domes, rumah tahan gempa di Sengir, Kecamatan Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Ist

 Tidak hanya mampu menyelesaikan pembangunan ratusan ribu hunian tetap dalam jangka waktu dua tahun. Masyarakat Yogyakarta juga berhasil menciptakan sebuah destinasi wisata baru pascagempa.

 Destinasi wisata tersebut adalah Desa Wisata Rumah Domes, di Kabupaten Sleman. Rumah Domes Teletubbies dibangun untuk memberikan tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah pascagempa Yogyakarta pada 2006.

 Rumah Domes berbentuk bulat dengan cat warna-warni tersebut dibangun pada November 2006 oleh lembaga swadaya masyarakat atau non goverment (NGO) yang berbasis di Amerika Serikat. Lokasinya terletak di dusun Ngelepen, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

 Jumlah rumah tahan gempa tersebut sebanyak 80 unit. Semua bahan bangunan dari campuran batu, semen dan pasir, namun dengan konstruksi rangka besi beton sehingga kuat menahan gempa besar.

 Komplek Desa Wisata Rumah Domes seluas 2,5 hektare, terdiri atas 71 bangunan rumah, musala, pos kesehatan desa, aula, dan enam fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) dengan konsep komunal sesuai kearifan lokal masyarakat Dusun Ngelepen.

Warga yang menempati rumah tersebut berasal dari Dusun Ngelepen yang rumahnya rusak berat dan tidak bisa dibangun kembali. Pasalnya, tanah di dusun tersebut tergolong labil dan tidak layak lagi dijadikan pemukiman berdasarkan hasil penelitian.

 Kompleks Rumah Domes ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemkab Sleman, pada 2009. Kebijakan tersebut didasarkan pada banyaknya orang-orang dari luar Yogyakarta yang datang berkunjung untuk mengetahui seperti apa rumah tahan gempa berbentuk bulat tersebut.

 "Mungkin orang-orang banyak tahu Rumah Domes karena diliput oleh banyak media, bahkan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi ketika diserahterimakan kepada warga pada Mei 2007," kata Sakiran, Pengelola Desa Wisata Rumah Domes, Desa Sumber Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

 Dari waktu ke waktu, kata Sakiran, jumlah wisatawan yang datang berkunjung semakin ramai untuk melihat keunikan bentuk rumah teletubbies tahan gempa. Misalnya, pada 2017 mencapai 61 ribu orang. Mereka ada yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Kalimantan.

 Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi banyak juga dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMK jurusan arsitek bangunan. Mereka datang berbondong-bondong menggunakan bus.

 Mereka yang datang ke Rumah Domes bisa mendapatkan pengetahuan tentang geologi dan kegempaan, jelajah kompleks yang tertata rapi dan bernuansa asri dengan andong. Ada juga hiburan untuk anak-anak berupa boneka teletubbies.

 Pengelola objek wisata Rumah Domes menarik tiket masuk dengan tarif Rp5.000 per orang. Seluruh dana yang masuk dikelola untuk membayar sewa lahan kepada pemerintah desa. Pasalnya, komplek Desa Wisata Rumah Domes berada di atas lahan milik pemerintah daerah.

 "Yang mendasari untuk dikembangkan jadi kawasan wisata adalah hidup di rumah domes karena tanah milik pemerintah. Jadi hasil pengelolaan wisata yang paling utama adalah bayar sewa, biar warga kompleks tidak dibebani lagi," tutur Sakiran.

 Kreativitas warga Dusun Ngelepen, Desa Sumberharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta itu agak patut ditiru oleh warga NTB yang saat ini sedang bangkit dari keterpurukan akibat gempa. Terlebih, NTB adalah salah satu provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.(*)
Pewarta :
Editor: Dimas
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar