Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan memperkuat tata kelola sistem pangan guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi.
"Dalam upaya antisipasi kerawanan pangan, Bapanas melakukan berbagai langkah strategis, baik di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan kewaspadaan pangan yang terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas Kelik Budiana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan bahwa kegiatan kewaspadaan pangan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan melalui tiga kegiatan prioritas yakni penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu alat/tools early warning system dalam menetapkan dasar kebijakan pangan dan gizi.
“Selanjutnya adalah Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) dalam rangka pencegahan dan pengurangan food loss and waste bersama pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah khususnya 15 Provinsi pelaksana dekonsentrasi GSP,” jelas Kelik dalam Pertemuan Evaluasi Nasional Kewaspadaan Pangan Tahun 2024 di Yogyakarta.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kegiatan kewaspadaan pangan juga dilakukan melalui Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) dalam rangka mendukung Generasi Emas 2045 pada 10 provinsi dan 30 kabupaten/ kota dengan penerima manfaat sebanyak 17.000 siswa di 90 sekolah dasar.
“Kami mengapresiasi kepada 13 Provinsi dan 15 Kab/Kota yang telah menetapkan Surat Edaran untuk mendorong Gerakan Selamatkan Pangan untuk Cegah Susut dan Sisa Pangan menuju tata kelola pangan yang berkelanjutan,” tutur Kelik.
Apresiasi kepada daerah yang telah menerbitkan SE tersebut menurutnya telah mendapatkan apresiasi dari Bappenas yang diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota pada Oktober 2024 lalu.
“Selanjutnya saya juga mengapresasi daerah yang mereplikasi GENIUS melalui APBD serta memperkuat pelaksanaan GSP dan SKPG melalui APBD,” tegasnya.
Kelik menyebut seiring dengan terbitnya Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional maka Kegiatan Kerawanan Gizi melalui pemberian makan bergizi bagi siswa akan dilanjutkan oleh Badan Gizi Nasional melalui program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga: Zulhas meminta masyarakat tak khawatir stok pangan menjelang Nataru
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis memaparkan bahwa untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi dapat ditunjukan melalui angka Prevalence of Undernourishment (PoU).
“PoU Indonesia tahun 2023 sebesar 8,53 persen mengalami perbaikan dari Tahun 2022 sebesar 10,21 persen. Namun demikian, kita terus berupaya untuk mencapai angka PoU sesuai target RPJMN sebesar 5 persen," ungkap Nita.
Lebih lanjut Nita menguraikan komitmen Badan Pangan Nasional dalam pencegahan dan pengurangan food loss and waste dengan mendukung penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan support system, optimalisasi pendanaan, pengembangan kajian dan pemanfaatan serta pendataan food loss and waste.
"Saat ini Badan Pangan Nasional tengah mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan. Muatannya bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait SSP sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat,” kata Nita.
Baca juga: Transformasi Bulog demi penguatan ketahanan pangan
Sebelumnya, Kepala Bapaans Arief Prasetyo Adi mengatakan dengan adanya Perpres SSP, Bapanas berharap sektor pangan Indonesia dapat menjadi lebih efisien, mengurangi pemborosan pangan, serta memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional yang lebih berkelanjutan.
Pengendalian susut dan sisa pangan tidak hanya penting untuk mengurangi angka pemborosan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
“Ini bentuk komitmen kami (NFA) untuk menurunkan angka susut dan sisa pangan dan komitmen Indonesia kepada dunia dalam mengurangi sisa makanan,” kata Arief.
