Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hamdan Kasim meminta gubernur terpilih Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan bersih-bersih terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi itu.
"Sebagai rakyat dan dipilih rakyat, kita harus memberikan mandat penuh kepada Iqbal. Kalau ada yang perlu diganti, diganti. Bila perlu bersihkan semua OPD-OPD dari kepala dinas yang dianggap tidak kompeten dan tidak bisa bekerja," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia menilai gagasan meritokrasi yang dicetuskan gubernur terpilih Lalu Muhamad Iqbal dalam membenahi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi itu harus mendapat apresiasi dari semua pihak.
Baca juga: Legislator: APBD NTB 2025 tak berkualitas
Termasuk, kata dia, dengan langkah Lalu Muhamad Iqbal yang menemui sejumlah menteri di Jakarta sebelum dilantik secara resmi sebagai Gubernur NTB juga harus mendapat dukungan penuh masyarakat.
"Justru, dengan gerakan Iqbal berkeliling menemui menteri itu bagus. Kita harus dukung dan berikan apresiasi. Karena apa, belum dilantik saja dipundak-nya sudah bertanggungjawab. Jadi kita harus bersyukur dan sangat pantas kita berharap dari kunjungan beliau itu," ucapnya.
Politisi dari daerah pemilihan (dapil) IV Kabupaten Lombok Timur ini berharap masyarakat tidak perlu meragukan kemampuan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki itu.
"Iqbal cukup lama di luar negeri, bahkan jejaringnya itu di dalam negeri sangat luas. Yakin saja, apa yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Apalagi kita ini daerah pariwisata dan itu harus banyak keluar," kata Hamdan Kasim.
Baca juga: Gubernur NTB terpilih Iqbal sibuk keliling untuk jemput bola agar dapat dukungan anggaran
Pada Pilkada NTB 27 November 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri unggul dengan meraih 1.163.194 suara, disusul pasangan Zulkieflimansyah-Suhaili Fadhil Tohir dengan 887.791 suara, dan pasangan Sitti Rohmi Djalilah-W Musyafirin dengan 775.937 suara, berdasarkan rapat pleno KPU NTB, Jumat (6/12).
Sebelumnya, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa menjadi gubernur selama lima tahun itu dirasa singkat. Dia tak mau menunggu dilantik baru bekerja.
"Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi dari awal memang harus koordinasi dengan kabinet supaya kerja-kerjanya sejalan dengan visi pimpinan nasional," tegasnya.
Baca juga: DPRD siap kawal meritokrasi Gubernur NTB terpilih Iqbal
Saat menemui Menhub Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Iqbal mengatakan dirinya membahas sejumlah isu strategis pembangunan transportasi di NTB, antara lain rencana penguatan transportasi publik bus listrik, pembangunan pelabuhan penumpang kapal cepat dari Benoa, Denpasar, ke Senggigi, Lombok Barat.
"Kami juga membahas penyelesaian pelabuhan penumpang dan barang di Desa Karumbu, Langgudu, Kabupaten Bima," kata Iqbal
Menurut dia, keberadaan bus listrik sebagai transportasi publik di NTB masih minim, sehingga kondisi ini menghambat upaya peningkatan pembangunan pariwisata di Lombok dan Sumbawa.
"Oleh karena itu perlu memikirkan alternatif kebijakan untuk mempercepat pengembangan transportasi publik dengan moda yang ramah lingkungan," katanya.
Baca juga: Legislator sentil Gubernur NTB terpilih Iqbal lebih sibuk keliling
