Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengatakan integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah makin mendesak sebagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu.
"Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Finalisasi perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan reproduksi seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman teknis di tingkat daerah.
Sugeng juga berharap panduan teknis mampu membantu pemerintah daerah (pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien
Dengan perangkat yang komprehensif, dia mengharapkan pemda dapat meningkatkan layanan kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia.
Dalam diskusi yang berlangsung intensif, sejumlah isu penting turut dibahas, di antaranya penyempurnaan panduan bagi aparatur pemda serta tantangan terkait dengan rendahnya alokasi anggaran dan kapasitas teknis yang masih terbatas di lapangan.
Baca juga: Minister highlights BPSDM role in Golden Indonesia push
Untuk menjawab persoalan itu, menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Kegiatan yang diselenggarakan BPSDM ini, kata Sugeng, menjadi bukti komitmen Kemendagri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Acara ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga internasional, akademisi, hingga praktisi di bidang kesehatan reproduksi.
