Mataram (ANTARA) - Pagi Idul Fitri di Kota Mataram selalu dimulai dengan gema takbir yang perlahan mereda, digantikan suasana haru di pelataran masjid dan lapangan. Usai Shalat Id, warga saling bersalaman, sebagian menahan tangis, sebagian lain tersenyum lega.
Bagi masyarakat kota ini, perayaan tidak berhenti di situ. Justru setelah rakaat terakhir itulah, rangkaian tradisi sosial, budaya, dan ekonomi mulai bergerak, membentuk wajah Lebaran yang khas, dinamis, dan penuh makna.
Momentum setelah Shalat Id menjadi ruang pertemuan antara nilai religius dan praktik sosial. Dari halal bihalal sederhana hingga gelombang wisata ke pantai, dari tradisi Lebaran Topat hingga dinamika kota yang berubah drastis dalam hitungan jam, semua menjadi bagian dari ekosistem Lebaran di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Fenomena ini layak ditelaah karena tidak hanya mencerminkan kebiasaan, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan publik, ketahanan sosial, dan potensi ekonomi daerah.
Wajah kebersamaan
Tradisi halal bihalal di Mataram mengalami pergeseran menarik dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kota, misalnya, memilih meninggalkan pola lama berupa open house pejabat dan menggantinya dengan konsep halal bihalal bersama.
Kebijakan ini tidak sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan upaya membangun relasi yang lebih egaliter antara pemerintah dan masyarakat.
Model baru ini menghadirkan ruang interaksi yang lebih inklusif. Halaman kantor pemerintah disulap menjadi ruang lesehan, makanan disiapkan secara gotong royong, dan masyarakat umum diberi akses untuk hadir.
Ada pesan kuat tentang kesederhanaan dan kebersamaan yang ingin ditegaskan. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini juga menjadi strategi mempercepat normalisasi layanan pasca-libur, karena aparatur langsung berkumpul dan kembali ke ritme kerja.
Di tingkat masyarakat, halal bihalal berlangsung lebih cair. Rumah-rumah terbuka, keluarga besar berkumpul, dan silaturahmi lintas kampung terjadi hampir sepanjang hari.
Tradisi ini memperkuat kohesi sosial, terutama di kota yang heterogen seperti Mataram. Sebagaimana terlihat saat pawai takbiran yang dibagi di enam kecamatan untuk menjaga harmoni antarumat beragama, semangat toleransi itu berlanjut dalam praktik halal bihalal yang tidak eksklusif.
Namun, di balik kehangatan tersebut, ada tantangan yang tidak kecil. Mobilitas tinggi warga memicu kepadatan lalu lintas, peningkatan volume sampah, serta potensi gangguan ketertiban.
Pemerintah kota telah mengantisipasi sebagian hal ini melalui pengawasan sosial dan penertiban kelompok rentan seperti anak jalanan dan pengemis yang cenderung meningkat menjelang Lebaran.
Meski demikian, pendekatan represif semata tidak cukup. Dibutuhkan strategi pemberdayaan agar fenomena musiman ini tidak berulang setiap tahun.
Ledakan wisata
Jika halal bihalal menjadi wajah sosial Lebaran, maka pantai adalah wajah rekreasinya. Setiap tahun, setelah Shalat Id dan silaturahmi singkat, arus masyarakat bergerak menuju garis pantai.
Kawasan sepanjang sekitar 9,1 kilometer pesisir Mataram menjadi magnet utama, terutama Pantai Ampenan dan Loang Baloq yang selalu dipadati pengunjung.
Fenomena ini bukan sekadar tradisi rekreasi, tetapi juga indikator penting bagi sektor pariwisata lokal. Lonjakan kunjungan dalam waktu singkat menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan.
Pedagang kaki lima, penyedia jasa permainan anak, hingga pelaku usaha kuliner mendapatkan momentum emas. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya Lebaran mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung.
Pemerintah daerah menyadari potensi sekaligus risiko dari ledakan wisata ini. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari gotong royong membersihkan pantai hingga menyiapkan tim terpadu bersama BPBD untuk mitigasi bencana.
Penggunaan pengeras suara untuk mengingatkan pengunjung terhadap potensi gelombang laut juga menjadi bagian dari edukasi publik.
Namun, persoalan klasik tetap muncul, yakni sampah dan keselamatan. Tingginya jumlah pengunjung sering kali tidak sebanding dengan kesadaran menjaga kebersihan.
Di sisi lain, masih banyak warga yang mengabaikan imbauan keselamatan, terutama terkait aktivitas berenang di pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan infrastruktur harus dibarengi dengan perubahan perilaku.
Lebih jauh, perlu dipikirkan pengelolaan wisata berbasis komunitas yang lebih terstruktur. Kelompok sadar wisata yang sudah dilibatkan bisa diperkuat perannya, tidak hanya dalam operasional, tetapi juga edukasi dan pengawasan.
Dengan demikian, pantai tidak hanya menjadi tempat rekreasi sesaat, tetapi juga ruang pembelajaran kolektif tentang tanggung jawab bersama.
Lebaran Topat
Puncak dari rangkaian aktivitas pasca-Idul Fitri di Mataram adalah Lebaran Topat, yang dirayakan pada 8 Syawal. Tradisi ini bukan sekadar perayaan tambahan, melainkan simbol kuat perpaduan antara religiusitas, budaya, dan kebersamaan sosial.
Di lokasi seperti Loang Baloq dan kawasan Ampenan, ribuan warga berkumpul untuk mengikuti ritual, zikir, hingga makan bersama.
Lebaran Topat memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar tradisi lokal. Ia menjadi ruang rekreasi, sarana silaturahmi, sekaligus penggerak ekonomi.
Berbagai makanan khas disiapkan, bahan-bahannya berasal dari produksi lokal, dan aktivitas jual beli meningkat tajam. Ini menunjukkan bahwa tradisi dapat menjadi instrumen ekonomi yang efektif jika dikelola dengan baik.
Selain itu, rangkaian kegiatan seperti ziarah, selakaran, hingga begibung mengandung nilai edukatif yang kuat. Generasi muda diperkenalkan pada warisan budaya dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat Lombok.
Dalam konteks nasionalisme, tradisi ini memperkuat rasa memiliki terhadap budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan Indonesia.
Namun, tantangan ke depan adalah menjaga relevansi tradisi di tengah arus modernisasi. Media sosial, perubahan gaya hidup, dan komersialisasi berpotensi menggeser makna Lebaran Topat dari spiritual menjadi sekadar festival.
Oleh karena itu, peran pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai dan adaptasi zaman. Pada titik ini, penting pula memastikan aspek keamanan dan kesehatan tetap terjaga.
Pengalaman dari pengamanan mudik dan kesiapsiagaan puskesmas selama 24 jam menunjukkan bahwa sistem layanan publik di Mataram sudah memiliki fondasi yang baik. Tinggal bagaimana integrasi antar-sektor diperkuat, sehingga setiap kegiatan besar masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, dan tertib.
Aktivitas setelah Shalat Id di Mataram bukan sekadar rangkaian rutinitas tahunan. Ia adalah cermin dari cara masyarakat memaknai kemenangan, merawat hubungan sosial, dan menggerakkan ekonomi.
Di dalamnya ada harmoni antarumat beragama, ada geliat wisata, dan ada kekuatan tradisi yang terus hidup.
Pertanyaannya, apakah semua potensi ini akan terus dikelola secara berkelanjutan, atau justru dibiarkan berjalan tanpa arah? Jawabannya terletak pada keberanian merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner.
Lebaran seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan, melainkan menjadi momentum memperkuat fondasi sosial dan pelayanan publik yang lebih inklusif di masa depan.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mataram setelah takbir: Tradisi, mobilitas, dan tata kota
COPYRIGHT © ANTARA 2026