Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi meminta kementerian/lembaga bidang pertahanan dan keamanan (hankam) untuk meningkatkan kinerjanya.
Anggota komisi yang membidangi hankam tersebut menyampaikan pernyataan itu untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
“Baik itu Lemhanas, BSSN, Bakamla, serta Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), diharapkan dapat memperkuat ideologi dan pertahanan negara, baik di daratan, kelautan, udara, serta pertahanan bidang siber atau teknologi," kata Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia meminta empat lembaga tersebut untuk selalu mendukung dan mengawal misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk Lemhannas, maka perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi pembelajaran maupun pemahaman ideologi Pancasila, terutama untuk penguatan pembentukan karakter siswa sejak dini.
“Pendidikan dan pemahaman ideologi Pancasila tersebut adalah penting dan final, sehingga sangat penting untuk menjadi bekal sebagai pemimpin harapan masa depan. Bisa lewat pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari di kantor dan sekolah-sekolah," ujarnya.
Baca juga: Revisi UU Pariwisata perjelas pembagian tugas pusat-daerah
Kemudian untuk BSSN, kata dia, untuk dapat mengembangkan sumber daya dan kemampuan dalam menjaga ketahanan siber.
“Saya juga meminta BSSN melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait berkenaan dengan ketahanan siber untuk mengatasi ancaman siber, seperti situs judi online dan situs yang bernuansa pornografi," katanya.
Baca juga: DPR RI setujui usulan tambahan anggaran OIKN Rp8,1 triliun
Terakhir, untuk Bakamla, dia meminta agar menganalisa dengan baik terkait Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.
“Untuk Bakamla, saya berharap dapat menganalisa berkaitan dengan keamanan laut, dan membuat analisis SWOT, bukan hanya dalam konteks penganggaran saja. Sehingga, kami Komisi I bisa mempertimbangkan posisi Bakamla perlu dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.
