Mataram (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Mataram menelusuri bukti dugaan korupsi dalam kategori suap atas penerimaan fee proyek persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 2025 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Nusa Tenggara Barat.
Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Mataram Iptu I Komang Wilandra di Mataram, Selasa, mengungkapkan bukti tersebut berkaitan dengan dokumen dari proyek persiapan Fornas yang akan berlangsung pada akhir Juli 2025 tersebut.
"Karena berkaitan dengan pelaksanaan Fornas, tentu datanya ada di sana (dispora). Kami akan minta," kata Iptu Komang.
Upaya lain dalam penelusuran bukti yang mengarah pada dugaan pidana korupsi tersebut, ia mengatakan pihaknya juga harus berangkat dari data pelapor.
"Karena yang diadukan ini soal dugaan penerimaan fee proyek persiapan, makanya kami minta pelapor kasih data pendukungnya," ujarnya.
Baca juga: Polisi telusuri pidana laporan dugaan suap Dispora NTB
Dia mengungkapkan hal tersebut dengan menyampaikan bahwa laporan aduan yang datang dari kelompok masyarakat ini belum lengkap.
Laporan yang masuk ke Polresta Mataram, jelas dia, berkaitan dengan adanya dugaan penerimaan fee proyek persiapan untuk perbaikan fasilitas olahraga.
Fee yang diduga berasal dari kontraktor ini disebut dalam laporan aduan masuk ke kantong pejabat Dispora NTB melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).
"Seperti yang disampaikan sebelumnya Pak Kasat Reskrim, ada fee proyek masuk di KORMI kemudian diterima Kabid Olahraga Dispora NTB saat itu, dan pekerjaan itu sekarang belum selesai katanya, berkaitan itu pengaduannya," ucap dia.
Oleh karena itu, selain mendalami dugaan korupsi melalui Dispora NTB, kepolisian juga akan meminta klarifikasi dari pihak KORMI NTB sebagai penerima anggaran yang digelontorkan dalam bentuk dana hibah.
"Untuk KORMI pastinya akan kami dalami juga, tetapi kami fokus dahulu ke data pelapor yang buat aduan, itu yang masih kami tunggu," ujarnya.
Baca juga: Polisi usut dugaan suap proyek fasilitas olah raga Dispora NTB
Proyek perbaikan fasilitas olahraga di bawah kendali Dispora NTB ini kali pertama muncul pada tahun 2024. Perbaikan untuk menyambut agenda Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) pada akhir Juli 2025 dengan NTB sebagai tuan rumah.
Pada pembahasan APBD murni tahun 2025, anggaran mencapai belasan miliar disahkan untuk bekal pelaksanaan proyek. Bahkan, informasinya anggaran belasan miliar itu telah ditindaklanjuti ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Atas informasi tersebut, banyak kontraktor yang kabarnya melobi agar terpilih sebagai pelaksana proyek. Dalam melanggengkan usaha itu, muncul dugaan pejabat menerima fee proyek dari sejumlah kontraktor.
Baca juga: Fornas VIII di NTB diharapkan picu kebangkitan ekonomi lokal
Namun, terjadi efisiensi anggaran. Pemerintah pusat meminta setiap daerah untuk lebih irit merealisasikan anggaran. Proyek perbaikan turut terkena imbas sehingga terhapus dalam DPA.
Perihal adanya dugaan penerimaan fee proyek yang pada akhirnya tidak jadi terlaksana ini, Tri Budiprayitno sebagai mantan Kepala Dispora NTB menepis tudingan tersebut.
Tri yang kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB itu menyebut semua tahapan berjalan sesuai prosedur. Tidak ada fee atau dugaan suap yang diterima dari pihak kontraktor.
"Tidak ada apapun itu fee kepada saya, saya terima. Apalagi, terakhir ada pernah saya dilaporkan juga di kejaksaan, itu katanya ada terima fee sampai Rp500 juta, tidak ada itu ya," katanya.
Untuk kaitan dengan agenda Fornas 2025, Tri mengatakan festival tersebut belum berjalan. Hingga April 2025 dirinya menjabat Kepala Dispora NTB, belum ada anggaran yang keluar dari kantong pemerintah.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD NTB: Fornas katalisator ekonomi kerakyatan
Baca juga: Dispora sebut Persiapan Fornas di NTB sesuai rencana
Baca juga: Gubernur Iqbal: Fornas VIII di NTB ajang olahraga kreasi dan tradisional terbesar dunia
