Gubernur NTB fokus penurunan kemiskinan dan stunting di 2025

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhamad Iqbal memfokuskan penurunan angka kemiskinan dan stunting di tahun 2025.

Menurutnya, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di NTB.

"Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini," ujar Gubernur NTB pada rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB di Mataram, Rabu.

Ia menyampaikan penanganan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintahannya dan langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri. Fokus penanganan diarahkan pada dua level, yakni kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem.

"Saat ini, NTB masih memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem atau setara dengan 2,04 persen dari total desa," ujarnya.

Baca juga: NTB mendorong pertunjukan wisata desa untuk tekan kemiskinan ekstrem

Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dalam setahun terakhir, Gubernur Iqbal menyoroti belum optimal-nya hasil penanganan, meski banyak lembaga internasional dan investasi pusat hadir di NTB.

"Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi," tegas Miq Iqbal sapaan karib Gubernur NTB.

Karena itu, program Desa Berdaya dirancang untuk menghadirkan kolaborasi dan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi.l (Pemprov) NTB.

"Kata kunci pertamanya adalah kolaborasi, kolaboratif, semua akan ikut terlibat," katanya.
Baca juga: Kemiskinan ekstrem di NTB ditargetkan nol persen melalui desa berdaya

Sementara Wakil Gubernur NTB yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, khususnya para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.

"Kehadiran kita semua menunjukkan komitmen besar bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM di NTB," ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,64 persen menjadi 2,04 persen per Maret 2024. Penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, turun 50.000 orang dibanding Maret.

"Meskipun seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren positif, Lombok Utara menjadi perhatian karena data kemiskinannya perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait kebiasaan masyarakat yang mungkin mempengaruhi hasil survei," terang Dinda sapaan Wagub NTB.
Baca juga: Menuju NTB nol Kemiskinan ekstrem 2029: Ikhtiar Gubernur NTB melalui kerja lintas sektor

Dalam paparannya, Wagub juga menekankan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Total anggaran sebesar Rp629 miliar telah dialokasikan melalui SIPD, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp230 miliar.

Terkait isu stunting, NTB mencatat penurunan prevalensi dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024. Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 5,2 persen, terutama di Lombok Utara dan Lombok Timur yang prevalensi-nya masih di atas 30 persen.

Data terbaru dari EPPGBM per April 2025 menunjukkan angka stunting sebesar 13,19 persen, yang berarti telah memenuhi target nasional di bawah 14 persen.

Baca juga: Potensi desa di NTB dikembangkan guna kurangi angka kemiskinan

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan data antara hasil survei dan EPPGBM, pendampingan keluarga berisiko stunting yang belum optimal, serta intervensi yang belum merata.

Wagub menegaskan pentingnya memastikan program tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta meningkatkan peran kader lapangan.

"Selain itu, pentingnya dukungan dan perhatian terhadap kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat," katanya.