Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di Nusa Tenggara Barat menegaskan upaya pengkajian terhadap kondisi eksisting komponen peralatan pabrik garam sebagai langkah untuk optimalisasi dan percepatan pengelolaan industri garam.
"Kajian ini menjadi dasar bagi kami Pemkab Bima bersama koperasi pengelola untuk mendorong adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pabrik garam," kata Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy dalam keterangan yang diterima di Mataram, Jumat.
Irfan berharap formula terbaik bisa ditemukan melalui kajian yang komprehensif agar pabrik garam di Kabupaten Bima dapat beroperasi secara berkelanjutan, berdaya saing, serta memberi nilai tambah bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan petambak garam.
Pabrik garam di Kabupaten Bima baru rampung pada akhir 2024 dengan nilai investasi lebih dari Rp11 miliar. Fasilitas itu kini masih menghadapi sejumlah kendala berupa keterbatasan modal, akses pasar, kualitas sumber daya manusia, serta legalitas mutu dan perizinan usaha produk garam.
Irfan memandang pabrik garam di daerahnya dapat menjadi pusat hilirisasi mewujudkan salah satu jenis industrialisasi sektor agromaritim komoditi garam di Nusa Tenggara Barat.
"Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi garam nasional harus bisa mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah garam rakyat," ucapnya.
Lebih lanjut dia menegaskan pemerintah daerah mendorong lahirnya langkah strategis agar keberadaan pabrik garam dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petambak garam.
Baca juga: IKRA dan Pemkab Bima matangkan penyelenggaraan Festival Sangiang Api 2025
Koperasi pengelola pabrik garam menyarankan upaya membangun kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga guna mendorong kepastian dan keberlanjutan usaha pengolahan garam di Kabupaten Bima.
Pabrik pengolahan garam Kabupaten Bima terletak di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan kapasitas 10 ton per tahun. Pabrik yang didanai oleh pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk mendongkrak kualitas dan nilai jual garam di sana.
Baca juga: Pokja dan tim teknis Sekolah Rakyat di Bima dibentuk
Berdasarkan hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nusa Tenggara Barat menjadi calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan di wilayah tersebut lantaran punya lahan luas hingga dukungan pemerintah daerah.
Program pembangunan sentra industri gram yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan target swasembada garam industri.
