Dompu (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar berinovasi dalam pengelolaan dan pengawasan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem digital dan komputerisasi.
Anggota DPRD Dompu yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Syarifudin, menilai kebocoran PAD masih kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan serta penggunaan sistem manual dalam perhitungan dan pelaporan oleh sejumlah dinas teknis.
"Kebocoran terjadi karena pengawasan lemah, ditambah cara pengukuran yang masih manual dan sangat primitif. Misalnya retribusi parkir yang seharusnya bisa menggunakan sistem kartu elektronik atau prabayar,” ujarnya kepada ANTARA di sela rapat kerja bersama sejumlah OPD, Senin (3/11).
Ia mencontohkan, penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti kartu prabayar e-Money Mandiri, TapCash BNI, Flazz BCA, dan Brizzi BRI yang terintegrasi dengan sistem perbankan digital. Mekanisme ini, kata dia, tidak hanya praktis tetapi juga memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis sehingga meminimalisasi potensi manipulasi data.
Baca juga: DPRD Dompu bahas optimalisasi pajak dan retribusi daerah Tahun 2026
Menurut Syarifudin, sistem serupa juga bisa diterapkan pada sektor lain seperti retribusi galian C dan pengelolaan hasil alam yang selama ini masih dicatat secara manual.
"Dengan sistem pembayaran dan pelaporan berbasis komputerisasi, data tidak bisa direkayasa. Selama ini masih banyak laporan yang tidak sesuai realitas," ujarnya.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, inovasi digital merupakan langkah penting untuk mendukung visi Dompu Maju sebagaimana tertuang dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
"Cara kerja pemerintah kita harus berubah. Kalau terus manual, sumber daya tidak akan maksimal. Dengan digitalisasi, kebocoran bisa ditekan dan investasi juga akan lebih menarik bagi pengusaha," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dompu Syirajuddin menekankan pentingnya transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
"Kami akan mengundang kembali dinas-dinas terkait untuk memaparkan potensi daerah dan kondisi aktualnya secara langsung. Data potensi harus valid agar bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Ia menambahkan, OPD harus mulai meninggalkan budaya kerja yang tidak produktif dengan memanfaatkan berbagai platform digital.
"Zaman sudah berubah dan serba mudah. Kita jangan tertinggal. Silakan berkreasi dan berinovasi, tapi dengan data yang valid dan realistis, tanpa dibuat-buat," tegas politisi Partai Demokrat.
Dalam rapat tersebut, berbagai OPD memaparkan progres penerimaan PAD tahun berjalan.
Baca juga: Wabup Dompu dorong optimalisasi PAD tutup defisit RAPBD 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu melaporkan target retribusi tahun 2025 sebesar Rp560 juta dengan realisasi hingga September mencapai Rp433 juta, bersumber dari kontribusi masyarakat dalam pembayaran uang kebersihan.
Selanjutnya, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memaparkan potensi aset daerah yang dapat menjadi sumber PAD. Berdasarkan data, Pemkab Dompu memiliki 1.666 persil tanah, 209 di antaranya merupakan tanah eks-swapraja. Namun, 730 persil di antaranya belum bersertifikat.
Berikutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Armansyah juga menjelaskan bahwa sektor retribusi jasa umum dan jasa usaha masih menjadi andalan. Retribusi jasa umum dipungut dari pedagang untuk penggunaan fasilitas los dan pelataran, dengan nilai bervariasi mulai Rp2.000 per hari.
Selanjutnya, retribusi jasa usaha. Ia merinci, sejumlah kios di pasar seperti Pasar Dompu, Pasar Bawah Dompu, Ginte, Woja, Sori Utu, Kempo, serta Pasar Senin dan Pasar Minggu yang merupakan penyumbang utama PAD sektor perdagangan.
"Namun kami kehilangan satu sumber PAD, yakni Ruko Doro Bata yang sudah tidak dimanfaatkan. Tahun lalu masih menghasilkan Rp15 juta karena ada aktivitas pedagang," beber Armansyah.
Dari berbagai OPD yang memaparkan capaian, hanya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diskeswan) yang berhasil mencatatkan PAD di atas Rp1 miliar lebih.
