Dompu (ANTARA) - Tekanan pembukaan lahan yang terus meningkat membuat kawasan hutan yang dikelola Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo, Pajo, dan Soromandi (Topaso) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kian terdegradasi.
“Kami hampir setiap hari melakukan penjagaan dan pemantauan di batas kawasan hutan. Namun belum mampu membendung perladangan liar dan penebangan ilegal,” kata Kepala BKPH Topaso, Nurwana Putra, di Dompu, Senin.
Ia menjelaskan, pengawasan kawasan tetap diperketat, termasuk pemantauan perizinan perhutanan sosial. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat pengamanan belum berjalan optimal.
“SDM kami terbatas, anggaran terbatas, sementara tekanan masyarakat membuka lahan masih tinggi,” ujarnya.
Baca juga: Legislator NTB ajak pemerintah dan masyarakat bergerak selamatkan hutan Dompu-Bima
Kerusakan hutan, kata dia, terjadi di hampir seluruh titik rawan Topaso, terutama akibat perluasan lahan pertanian tanpa izin, perladangan liar, dan penebangan pohon untuk kebutuhan ekonomi.
Untuk menekan kerusakan, BKPH Topaso mengedepankan pendekatan persuasif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Pendekatan ini mulai menunjukkan hasil di kawasan Perhutanan Sosial Kramabura, Kecamatan Dompu.
“Beberapa petani mulai merasakan manfaat program Perhutanan Sosial. Dirjen Kehutanan Sosial KLHK juga sempat meninjau keberhasilannya di Desa Kramabura,” katanya.
BKPH Topaso juga mendorong rehabilitasi kawasan dengan membangun demplot atau lahan percontohan penanaman. Masyarakat mendapat bibit tanaman produktif seperti durian, klengkeng, rambutan, alpukat, dan kemiri yang paling diminati.
“Kemiri menjadi favorit. Banyak petani membeli bibit sendiri karena jumlah yang kami sediakan terbatas,” ujarnya.
Baca juga: Walhi: Banjir Bima-Dompu dampak alih fungsi 30.000 hektare lahan perbukitan
Ia menegaskan, pemanfaatan lahan melalui skema Perhutanan Sosial wajib disertai penanaman pohon tegakan. Anjuran serupa diberikan kepada pemilik lahan pribadi di sekitar kawasan hutan.
“Kami meminta minimal dua atau tiga pohon ditanam di sekitar lahan garapan agar lingkungan tetap asri,” katanya.
BKPH Topaso mengelola kawasan hutan seluas 68.000 hektare, terdiri atas RTK Toffo Rompu dan Pajo sekitar 24.000 hektare serta Soromandi sekitar 44.000 hektare. Sebagian kawasan itu telah mengalami kerusakan serius.
“Banyak area rusak akibat perladangan liar dan illegal logging. Ini realitas yang kami hadapi setiap hari,” tegasnya.
Nurwana menambahkan, upaya pelestarian hutan membutuhkan dukungan lebih luas. “Kami tetap berupaya menjaga hutan agar lestari. Tapi upaya ini harus didukung semua pihak,” katanya.
Baca juga: Polisi edukasi warga Dompu melakukan penghijauan
Baca juga: 1.500 bibit pohon ditanam di kawasan hutan di Dompu
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
