Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiagakan dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar untuk antisipasi bencana dampak cuaca ekstrem tahun 2026.

"Dana BTT tersebut sudah kami siapkan pada APBD murni Kota Mataram tahun 2026," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.

Dana BTT Rp5 miliar tersebut sebagai penguat jaring pengaman bencana dan nilainya sama dengan alokasi BTT pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2025 dana tersebut terserap sekitar Rp3 miliar lebih.

Selain bersumber dari APBD, katanya, pemerintah kota juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta melalui dana CSR (corporate social responsibility) dan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut serta menyiagakan bantuan jika terjadi bencana besar.

Baca juga: Pemkot Mataram siapkan Rp6 miliar untuk penanganan pascabanjir
Baca juga: Gubernur NTB alokasikan dana BTT Rp16 miliar untuk atasi bencana

Namun demikian, lanjutnya, untuk penanganan dan antisipasi bencana saat ini masih mengandalkan anggaran rutin yang tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (LH) telah bergerak melakukan perantingan pohon untuk mencegah pohon tumbang, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) difokuskan pada pembersihan, pengerukan sedimen, dan pengangkatan sampah di sungai dan saluran untuk meminimalkan risiko banjir.

Begitu juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), juga ikut mendukung kegiatan penanganan dan antisipasi dampak bencana akibat cuaca ekstrem.

"Kondisi dampak bencana saat ini masih bisa tangani OPD teknis, jadi kami pakai dana rutin yang ada di OPD masing-masing," katanya.

Baca juga: Pemkot Mataram mengalokasikan Rp8 miliar untuk anggaran darurat bencana

Sementara, lanjut Alwan, dengan kondisi dampak bencana yang terjadi saat ini berupa pohon tumbang, 11 kepala keluarga (KK) terdampak, dan longsor di sempadan sungai, dan banjir pada sejumlah titik, Kota Mataram masih tetap pada level status siaga bencana.

Meskipun BPBD sempat menyarankan peningkatan status ke level tanggap darurat, namun pemerintah kota menilai kondisi saat ini masih bisa ditangani secara sektoral dan belum masuk kategori urgensi tinggi yang menyeluruh.

"Status kebencanaan Mataram sekarang masih siaga. Kami sudah diminta BPBD membuat status itu dari awal agar dana bisa dicairkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.

Akan tetapi, tambah Sekda, sampai saat ini dana BTT tahun 2026 Rp5 miliar belum dicairkan karena kondisi masih bisa tertangani dana rutin.

"Kami berharap langkah antisipasi sejak dini melalui seperti gotong royong dan perbaikan infrastruktur dasar, dapat menekan dampak kerugian bagi masyarakat selama musim hujan berlangsung," katanya.



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026