Tajuk ANTARA NTB - Iqbal-Dinda, NTB dan setahun ujian konsistensi - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) memasuki tahun pertama dengan visi besar NTB Makmur Mendunia.

Tema “Gerak Cepat NTB Hebat” menuntut pembuktian, bukan sekadar retorika. Ukurannya jelas, yakni data yang bergerak, layanan publik yang membaik, dan rasa keadilan yang dirasakan warga dari Lombok hingga Sape.

Sejumlah indikator menunjukkan arah positif. Angka kemiskinan turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada 2025. Produksi padi meningkat signifikan dari sekitar 1,45 juta ton menjadi lebih dari 2 juta ton melalui optimalisasi lahan lebih dari 10.700 hektare.

Nilai Tukar Petani naik dari 123 menjadi 128. RSUD Manambai di Sumbawa meningkat status dari tipe C ke tipe B. Konektivitas udara bertambah dengan lima rute nasional baru dan persiapan rute internasional pada 2026.

Namun angka hanyalah pintu masuk. Substansi pembangunan terletak pada kualitas fondasi. Penurunan prevalensi stunting yang diproyeksikan menyentuh 16,4 persen pada akhir 2025 mendekati target nasional 14 persen.

Integrasi data Survei Status Gizi Indonesia dan BPS, digitalisasi e-PPGBM, intervensi 1.000 hari pertama kehidupan, hingga pemanfaatan pangan lokal menunjukkan pendekatan berbasis sistem. Investasi gizi adalah investasi produktivitas jangka panjang.

Di sektor pangan dan peternakan, NTB menegaskan posisinya sebagai lumbung beras dan sapi nasional. Populasi sapi sekitar 1,3 juta ekor dengan 65 persen di Pulau Sumbawa.

Surplus daging tetap terjaga dan pengiriman sapi potong lebih dari 50 ribu ekor per tahun. Ground breaking hilirisasi unggas terintegrasi di Sumbawa senilai Rp1,3 triliun membuka ruang nilai tambah dan lapangan kerja.

Akan tetapi, laju pertumbuhan populasi sapi NTB yang hanya 0,56 persen per tahun masih di bawah rata-rata nasional 2,12 persen. Revitalisasi padang penggembalaan, penguatan produksi pakan protein, dan riset pakan lokal menjadi agenda mendesak. Tanpa penguatan sektor hulu, hilirisasi berisiko timpang.

Program Desa Berdaya dengan rencana hibah Rp300 juta per desa atau kelurahan memperlihatkan komitmen pemerataan. Pendekatan graduasi kemiskinan meliputi kebutuhan dasar, mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan lebih progresif dibanding sekadar bantuan tunai.

Tantangannya terletak pada tata kelola dan kualitas pendampingan. Prinsip meritokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN harus ditegakkan agar birokrasi profesional dan bebas kepentingan pragmatis.

Isu ketimpangan Lombok dan Sumbawa tetap menjadi perhatian. Perbaikan ruas jalan strategis dan rencana studi kelayakan jalan bebas hambatan Lembar–Kayangan adalah langkah awal. Namun keadilan wilayah diukur dari kemudahan akses pasar petani, peluang kerja pemuda, dan turunnya biaya logistik.

Di bidang lingkungan, persoalan sampah yang mencapai 230–250 ton per hari di Kota Mataram menuntut orkestrasi lintas kabupaten/kota. Pengurangan dari sumber, penguatan bank sampah, dan investasi fasilitas pengolahan harus menjadi prioritas agar krisis tidak berulang.

Tahun pertama menunjukkan fondasi mulai diletakkan, yakni kemiskinan menurun, produksi meningkat, layanan kesehatan membaik, konektivitas bertambah. Namun konsistensi adalah ujian utama.

Integrasi data kemiskinan dan stunting hingga tingkat desa harus terhubung dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dana Desa Berdaya perlu dikaitkan dengan indikator terukur.

Sektor peternakan membutuhkan peta jalan lima tahun yang jelas. Target pengurangan sampah minimal 30 persen dalam tiga tahun perlu ditetapkan dengan regulasi insentif dan disinsentif.

Keberhasilan kepemimpinan tidak berhenti pada statistik, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan warga kecil. NTB memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya yang kuat.