Mataram (ANTARA) - Setiap kali narkotika menyentuh ranah aparat penegak hukum, luka ganda tercipta. Generasi muda menjadi korban kerusakan sosial, sementara publik merasakan hilangnya kepercayaan pada institusi yang seharusnya menjadi benteng. 

Kasus Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang dinonaktifkan dan diperiksa di Mabes Polri karena dugaan menerima aliran uang Rp1 miliar dari bandar narkoba, menghadirkan ironi pahit: mereka yang diberi mandat untuk memberantas, justru diduga terjerat di lingkaran yang sama. 

Eks Kasat Resnarkoba AKP Malaungi, yang ditetapkan sebagai tersangka peredaran sabu seberat 488 gram, menunjukkan bahwa penyimpangan tidak lagi sebatas cerita teoretis, melainkan nyata dan berdampak langsung.

Kasus bermula dari penangkapan Bripka Karol bersama istrinya dengan barang bukti sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah. Pengembangan penyidikan mengarah pada AKP Malaungi, yang positif amphetamine, hingga ditemukan hampir setengah kilogram sabu di rumah dinas. 

PTDH dan proses kode etik menunjukkan mekanisme internal Polri berjalan, namun sorotan kini tertuju pada aliran dugaan miliaran rupiah ke Kapolres. Publik bertanya: siapa yang menjaga penjaga?

Sejarah nasional memberikan pelajaran tegas. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, divonis seumur hidup karena keterlibatannya dalam peredaran narkoba, sementara eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dijatuhi 17 tahun penjara. 

Putusan yang dikuatkan hingga kasasi menegaskan bahwa pangkat dan jabatan bukan pelindung hukum. Perbandingan ini bukan untuk menyamakan perkara, tetapi menegaskan prinsip: hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, bahkan pada level tertinggi.

Namun, setiap kasus menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial. Survei beberapa tahun terakhir menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri cenderung fluktuatif. 

Reformasi internal, manajemen yang lebih transparan, dan pengawasan memang berjalan, tetapi satu kasus besar bisa menggerus capaian panjang dalam hitungan hari. 

Di wilayah rawan narkoba seperti Bima, aparat kerap menangani ratusan gram hingga kilogram sabu. Ketika aparat diduga bermain di lingkaran yang sama, legitimasi institusi dipertaruhkan.

Solusi harus menyasar sistem. Pertama, digitalisasi dan transparansi pengelolaan barang bukti. Setiap gram narkotika yang disita harus tercatat dalam sistem terintegrasi, diawasi berlapis, dan dapat diaudit secara real time oleh pengawas internal maupun eksternal. 

Kedua, penguatan perlindungan pelapor internal. Budaya diam harus dipatahkan; anggota yang mengetahui pelanggaran atasannya wajib dijamin keamanannya ketika melapor. 

Ketiga, pendekatan kesejahteraan dan integritas berbasis pembinaan berkelanjutan. Integritas menjadi indikator promosi jabatan, dengan rekam jejak, gaya hidup, dan pelaporan harta kekayaan sebagai pertimbangan strategis.

Peran masyarakat juga krusial. Informasi publik yang cepat dan akurat membantu mencegah spekulasi liar. Media harus menjaga akurasi, sementara publik diimbau menahan penghakiman hingga putusan hukum. 

Transparansi pemeriksaan, profesionalisme penyidik, dan sanksi yang setimpal jika terbukti bersalah akan memperkuat marwah hukum. Rehabilitasi nama baik pun harus dilakukan terbuka jika tidak bersalah.

Perang melawan narkoba adalah perjuangan panjang. Integritas, konsistensi, dan keteladanan menjadi kunci. Benteng hukum yang retak dari dalam tidak boleh membuat negara goyah; sebaliknya, krisis ini harus menjadi momentum penguatan integritas. 

Kepercayaan publik, modal sosial yang mahal, dibangun melalui kerja keras dan bisa runtuh oleh satu pengkhianatan. Pertanyaannya kini: akankah momentum ini menjadi titik balik atau sekadar catatan kelam yang terulang?

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Darurat Narkoba di Bima: Benteng hukum retak dari dalam
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ketahanan pangan NTB di ambang Ramadhan: Stok aman, harga berguncang
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bawang Putih NTB vs impor: Ujian kedaulatan pangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Pers sehat menuju Indonesia Emas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Akhmad Munir: Rock n' Roll dan langkah sunyi seorang jurnalis
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Di balik layar NTB Makmur Mendunia
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bali dan Lombok: Gerbang wisata di bawah bayang Nipah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga pantai Mataram dari rob dan abrasi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menguji batas legalisasi tambang rakyat di NTB

COPYRIGHT © ANTARA 2026