Mataram (ANTARA) - Dominasi Indonesia dalam pasar rumput laut tropis dunia kerap dibanggakan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut Indonesia menguasai sekitar 75 persen pasar global dengan nilai ekonomi mencapai 12 miliar dolar AS per tahun.
Angka itu menempatkan Indonesia sebagai pemain utama. Namun kebanggaan tersebut menyimpan paradoks, yakni negeri ini masih terlalu sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah.
Pembangunan International Tropical Seaweed Research Center di Teluk Ekas, Lombok Timur, menjadi penanda ambisi baru. Pemerintah ingin melompat dari hulu ke hilir, dari produsen ke inovator. Pilihan lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan tanpa alasan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi rumput laut NTB pada 2023 mencapai lebih dari 693 ribu ton dengan nilai sekitar Rp1,65 triliun, dan meningkat menjadi 704.810 ton pada 2024. Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur menjadi tulang punggung.
Produksi besar itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan pembudidaya. Keterbatasan bibit unggul masih menjadi kendala klasik. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mengakui suplai bibit kultur jaringan terbatas dan harus berbagi dengan daerah lain. Di saat yang sama, perubahan iklim memicu penyakit ice-ice yang menekan produksi nasional hingga 10–20 persen.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan bibit tahan panas yang diproyeksikan mampu menghadapi kenaikan suhu 2–5 derajat Celsius.
Namun inovasi di laboratorium tidak otomatis menjelma solusi di tambak. Ada jurang antara riset dan implementasi. Pembudidaya membutuhkan transfer teknologi yang cepat, terjangkau, dan aplikatif.
Tekanan juga datang dari darat. Alih fungsi lahan pesisir memicu erosi dan meningkatkan kekeruhan air. Rumput laut sensitif terhadap sedimen dan polutan.
Tanpa tata ruang pesisir yang disiplin, dominasi produksi akan tergerus oleh degradasi ekologis. Paradoks pesisir pun mengemuka: kuat di volume, lemah di nilai tambah dan rentan secara lingkungan.
Di sinilah pusat riset di Teluk Ekas diuji relevansinya. Dengan jejaring kolaborasi internasional dan dukungan perguruan tinggi seperti Universitas Mataram, fasilitas ini diharapkan menjadi living laboratory yang menghubungkan sains dan industri.
Tidak hanya mengembangkan Kappaphycus untuk karagenan, tetapi juga Caulerpa, Ulva, dan Halymenia untuk pangan, farmasi, biostimulan, hingga bioplastik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menegaskan fokus hilirisasi sebagai strategi nilai tambah. Pasar rumput laut nonhidrokoloid seperti biostimulan dan pakan diproyeksikan melonjak signifikan dalam satu dekade ke depan. Artinya, peluang terbuka lebar jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri yang terintegrasi.
Namun riset tanpa ekosistem bisnis hanya akan menjadi arsip ilmiah. Inovasi harus mengalir ke pembudidaya dan pelaku usaha mikro kecil menengah. Skema koperasi, kemitraan adil, dan pembiayaan inklusif perlu dirancang sejak awal agar industrialisasi tidak memusatkan keuntungan pada segelintir pihak. Pemerintah daerah memegang peran penting memastikan investasi tetap berpihak pada masyarakat pesisir.
Pusat riset bertaraf internasional tidak boleh berdiri di tengah kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Integrasi riset dan kebijakan harus dipercepat, keberlanjutan ekologis dijadikan fondasi, serta keadilan ekonomi dijaga sebagai prinsip. Tanpa tiga hal itu, ambisi menjadi pusat rumput laut dunia hanya akan menjadi slogan.
Teluk Ekas memberi Indonesia momentum strategis. Jika laboratorium mampu menjawab kebutuhan riil petani, jika tata kelola pesisir ditegakkan, dan jika hilirisasi benar-benar menghadirkan nilai tambah di kampung nelayan, maka NTB dapat menjadi model ekonomi biru berbasis pengetahuan.
Tantangannya kini bukan pada potensi, melainkan pada konsistensi menata sains, kebijakan, dan keberpihakan agar dominasi global benar-benar bermakna bagi kesejahteraan bangsa.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ramadhan di sekolah Mataram: Antara seremoni dan substansi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Skandal narkoba Kapolres Bima Kota, Ujian integritas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ketahanan pangan NTB di ambang Ramadhan: Stok aman, harga berguncang
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bawang Putih NTB vs impor: Ujian kedaulatan pangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Darurat Narkoba di Bima: Benteng hukum retak dari dalam
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Pers sehat menuju Indonesia Emas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Akhmad Munir: Rock n' Roll dan langkah sunyi seorang jurnalis
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Di balik layar NTB Makmur Mendunia
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bali dan Lombok: Gerbang wisata di bawah bayang Nipah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga pantai Mataram dari rob dan abrasi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB
COPYRIGHT © ANTARA 2026