Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Hamzi Fikri menegaskan pencegahan kasus baru tengkes atau stunting menjadi prioritas utama tahun 2026 guna menekan prevalensi yang saat ini masih cukup tinggi.

"Intervensi yang punya faktor risiko, maka dua pekan saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan," kata Fikri dalam rapat koordinasi percepatan penurunan tengkes di Mataram, NTB, Kamis.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka tengkes NTB tercatat sebesar 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sedangkan, data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) by name by address menyebut prevalensi kumulatif berada pada angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

Baca juga: Setahun Iqbal-Dinda: NTB menuju zero stunting': Prevalensi turun signifikan di 2025, Sinergi integrasi data menjadi kunci

Nusa Tenggara Barat menempati peringkat enam sebagai daerah dengan angka tengkes terbanyak secara nasional. Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur menyumbang jumlah kasus tertinggi yang masing-masing sebanyak 35,3 persen dan 33 persen.

"Kalau kami bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka itu bisa ditekan. Kuncinya data yang akurat dan intervensi tepat sasaran," ucap Fikri.

Pemerintah NTB memusatkan pencegahan munculnya kasus baru melalui intervensi terhadap anak yang memiliki faktor risiko, seperti bayi berat lahir rendah (BBLR), pernikahan usia anak, hingga pemberian ASI eksklusif yang rendah.

Menurut Fikri, pendekatan preventif lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori tengkes.

"Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen," ujarnya.

Baca juga: Pemprov NTB memperkuat penanganan kasus stunting

Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia menyatakan faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap kasus tengkes.

Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab tengkes bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

"Ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh," pungkas Sinta.

PKK NTB mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur untuk mengentaskan tengkes dengan memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar dari level provinsi sampai ke tingkatan desa.

Baca juga: Stunting tertinggi di NTB, Lombok Timur perkuat sinergi lintas sektor
Baca juga: MBG jadi kunci masa depan anak, DPR tekankan perang lawan stunting di Lombok Utara



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026