UIN Sunan Kalijaga luncurkan Magister Sosiologi Agama, soroti peran agama atasi krisis kemanusiaan

Yogyakarta (ANTARA) - Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta meluncurkan Program Studi Magister Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagai upaya memperkuat kajian akademik tentang peran agama dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan di masyarakat.

Peluncuran program studi tersebut disertai seminar bertema “Religion & Humanity: Peran Agama dalam Memecahkan Masalah Kemanusiaan” yang digelar di Smart Room Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta, Jumat (6/3).

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain praktisi perdamaian dari Asian Muslim Action Network (AMAN) Ghufron, akademisi Sakti Ritonga dari Universitas Sumatera Utara, serta dosen Magister Sosiologi Agama Mahathva Yoga Adi Pradana.

Dalam paparannya, Ghufron menekankan bahwa pengalaman di lapangan menunjukkan agama memiliki peran ambivalen dalam konflik sosial.

Ia merujuk pada konsep “The Ambivalence of the Sacred” yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik agama R. Scott Appleby. Konsep tersebut menjelaskan bahwa agama memiliki dua potensi sekaligus: menjadi sumber inspirasi kemanusiaan, namun juga dapat dipolitisasi untuk membenarkan kekerasan.

“Dalam banyak konflik etno-komunal, simbol dan identitas agama sering dimanfaatkan untuk melegitimasi kekerasan,” ujarnya.

Baca juga: UIN Mataram soroti peran dakwah agama dalam era kecerdasan buatan

Karena itu, menurut Ghufron, pendekatan keagamaan perlu diarahkan pada upaya membangun perdamaian yang lebih substansial. Ia mengutip pemikiran ilmuwan perdamaian Johan Galtung yang membedakan antara negative peace dan positive peace.

Negative peace merujuk pada kondisi tanpa kekerasan terbuka, sedangkan positive peace menuntut transformasi relasi sosial yang lebih adil, rekonsiliasi, serta penguatan kepercayaan antar kelompok.

Contoh kondisi tersebut dapat dilihat pada wilayah pascakonflik seperti Poso dan Sigi di Sulawesi Tengah. Meski konflik bersenjata telah mereda, masyarakat masih menghadapi tantangan segregasi sosial serta trauma kolektif akibat kekerasan masa lalu.

Tragedi teror di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, misalnya, memperlihatkan bagaimana kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga menciptakan kerentanan sosial baru, terutama bagi perempuan yang menghadapi situasi relokasi dan ketidakpastian keamanan.

Dalam konteks itu, pendekatan religious peacebuilding atau pembangunan perdamaian berbasis agama dinilai penting. Upaya ini dilakukan melalui dialog lintas iman, pendampingan psikososial, serta penguatan kepemimpinan komunitas.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan pemikir Islam Indonesia Nurcholish Madjid yang menekankan pentingnya merawat “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban”.

Di Indonesia, nilai tersebut tercermin dalam sejumlah praktik kearifan lokal resolusi konflik, seperti gerakan Bakubae serta tradisi Pela Gandong di Maluku yang memperkuat ikatan sosial antar komunitas berbeda agama.

Baca juga: Tokoh adat-agama Papua didorong ikut peran lindungi perempuan-anak

Selain itu, seminar juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam proses perdamaian. Dalam literatur studi konflik dikenal konsep Women and Peace Hypothesis, yang menilai perempuan memiliki kecenderungan lebih kuat dalam mendorong kompromi dan rekonsiliasi.

Gagasan ini turut melatarbelakangi lahirnya kebijakan global seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan konflik, proses perdamaian, dan pemulihan pascakonflik.

Ghufron menambahkan bahwa di tengah meningkatnya polarisasi sosial berbasis identitas, peran komunitas agama sebagai “faith change makers” menjadi semakin penting.

Menurut dia, komunitas berbasis iman dapat menjadi agen perubahan dengan memperkuat dialog lintas iman, melawan narasi kebencian, serta mempromosikan nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Komunitas agama memiliki kapasitas besar untuk membangun narasi hidup berdampingan secara damai, sekaligus melindungi martabat manusia dan memperjuangkan keadilan sosial,” katanya.

Melalui peluncuran Program Magister Sosiologi Agama tersebut, UIN Sunan Kalijaga berharap dapat melahirkan generasi akademisi dan praktisi yang mampu mengkaji sekaligus merespons persoalan kemanusiaan dengan pendekatan keagamaan yang inklusif, kritis, dan kontekstual.