Takbir di batas sunyi

Mataram (ANTARA) - Langit malam di Kota Mataram menjelang 1 Syawal tahun ini menyimpan cerita yang tidak biasa. Gema takbir tetap berkumandang, tetapi tidak semua datang pada waktu yang sama.

Di sebagian sudut kota, takbir lebih dulu terdengar pada Kamis malam, 19 Maret 2026. Sementara di sudut lain, gema yang sama baru akan memuncak sehari setelahnya. Perbedaan itu bukan sekadar soal waktu, melainkan cermin dinamika umat yang hidup dalam satu ruang yang sama.

Tahun ini, takbiran di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya berhadapan dengan euforia Lebaran, tetapi juga dengan dua realitas sekaligus, yakni perbedaan penetapan Idul Fitri dan perjumpaannya dengan Hari Raya Nyepi.

Situasi ini menjadikan takbiran bukan sekadar tradisi, melainkan ruang ujian bagi kedewasaan sosial, toleransi, dan kemampuan mengelola perbedaan.

Dua waktu satu makna

Sebagian umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, telah merayakan Idul Fitri lebih awal pada Jumat, 20 Maret 2026. Artinya, malam takbiran bagi kelompok ini berlangsung pada Kamis malam, berdekatan bahkan beririsan dengan suasana Nyepi.

Dalam konteks itu, takbir tidak hadir sebagai riuh yang lepas, melainkan lebih tertahan, lebih reflektif, bahkan cenderung sunyi.

Di sisi lain, pemerintah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Dengan demikian, malam takbiran mayoritas masyarakat berlangsung pada Jumat malam, ketika rangkaian Nyepi telah usai. Ruang ekspresi menjadi lebih terbuka, pawai kembali digelar, dan gema takbir kembali memenuhi jalan-jalan kota.

Dua waktu ini melahirkan dua wajah takbiran dalam satu kota. Yang pertama, takbiran yang beriringan dengan keheningan, menuntut penyesuaian dan pengendalian diri. Yang kedua, takbiran yang hadir setelah keheningan, memberi ruang bagi ekspresi kolektif yang lebih luas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa takbiran bukan praktik yang kaku. Ia lentur, menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan keberagaman yang ada. Perbedaan waktu tidak memecah makna, melainkan memperkaya cara merayakan kemenangan.

Dalam situasi ini, Mataram menunjukkan satu hal penting bahwa perbedaan internal umat tidak harus menjadi sumber gesekan. Justru, ia bisa menjadi ruang pembelajaran untuk saling menghormati dalam skala yang lebih halus.

Harmoni yang dikelola

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah kota mengambil langkah antisipatif. Pawai takbiran tidak dipusatkan, melainkan dibagi ke enam kecamatan. Rute diatur agar tidak melintasi kawasan umat Hindu, terutama pada wilayah yang menjadi bagian dari pelaksanaan Nyepi.

Kebijakan ini bukan sekadar teknis pengaturan lalu lintas. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa ruang publik harus dikelola secara adil. Dalam kota yang majemuk, tidak ada satu kelompok pun yang bisa mendominasi ruang tanpa mempertimbangkan yang lain.

Sebanyak 90 personel Satpol PP dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis, melakukan patroli sekaligus pengawasan. Di saat yang sama, panitia dan masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan kegiatan berjalan kondusif.

Pembatasan juga diterapkan. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kendaraan tertentu, jumlah kelompok dibatasi, dan waktu pelaksanaan ditentukan hingga pukul 22.00 WITA. Larangan penggunaan petasan menjadi salah satu poin penting untuk menjaga keamanan.

Namun, harmoni tidak hanya lahir dari aturan. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif. Fakta bahwa panggung yang sebelumnya digunakan untuk pawai ogoh-ogoh kemudian dipakai untuk takbiran menjadi simbol kuat bagaimana ruang yang sama bisa digunakan oleh tradisi yang berbeda.

Di tingkat masyarakat, toleransi tidak berhenti pada slogan. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil, seperti mengubah rute, menahan volume suara, atau bahkan memilih tidak berkonvoi. Semua itu menunjukkan bahwa harmoni adalah hasil dari kompromi yang disadari bersama.

Euforia dan tanggung jawab

Di balik riuh takbiran, ada konsekuensi yang tidak kecil. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram memprediksi volume sampah dari malam takbiran mencapai 8 hingga 9 ton. Angka ini mencerminkan besarnya partisipasi masyarakat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap perayaan memiliki dampak.

Sebanyak 325 petugas kebersihan disiagakan untuk menangani situasi ini. Mereka bekerja di enam kecamatan, mengikuti sebaran pawai yang telah diatur. Upaya ini diperkuat dengan pembagian kantong sampah kepada peserta sebagai bentuk edukasi.

Di sisi lain, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Aparat gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengantisipasi potensi gangguan. Ini menunjukkan bahwa takbiran telah berkembang menjadi peristiwa sosial yang kompleks, bukan sekadar tradisi tahunan.

Dalam konteks ini, takbiran seharusnya dimaknai lebih dari sekadar perayaan. Ia adalah cerminan nilai yang dibawa setelah sebulan berpuasa. Apakah nilai itu hadir dalam perilaku menjaga kebersihan, menghormati perbedaan, dan menaati aturan menjadi pertanyaan yang relevan.

Ke depan, pengelolaan takbiran perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif. Keterlibatan generasi muda bisa diperkuat melalui konsep pawai yang mengedepankan pesan sosial, seperti lingkungan dan toleransi. Inovasi berbasis komunitas menjadi penting agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan makna.

Takbiran di Mataram tahun ini mengajarkan satu hal sederhana tapi mendalam, bahwa kemenangan tidak selalu dirayakan dengan cara yang sama. Ada yang merayakannya dalam sunyi, ada pula yang dalam riuh. Namun, keduanya bermuara pada nilai yang sama.

Di kota ini, takbir tidak hanya menggema di jalan, tetapi juga hadir dalam sikap saling menghormati. Di antara perbedaan waktu, pertemuan tradisi, dan batas-batas yang harus dijaga, Mataram menunjukkan bahwa harmoni bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia dibangun, dirawat, dan dijaga bersama.