Mataram (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan layanan angkutan darat melalui pembenahan terminal serta penertiban praktik calo dan premanisme guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung sektor pariwisata.
Pelaksana Tugas Kepala BPTD Kelas II NTB, Boy Nurdin, menegaskan pihaknya terus melakukan pembenahan layanan transportasi darat sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi yang andal, aman, dan terintegrasi di daerah tujuan wisata.
"Sebagai pintu gerbang pariwisata nasional, NTB harus memiliki transportasi darat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan," katanya.
Ia menyampaikan, langkah konkret yang dilakukan antara lain peningkatan fasilitas terminal serta penertiban praktik percaloan dan aksi premanisme yang masih menjadi tantangan di lapangan.
Secara kelembagaan, BPTD memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi di jalan nasional, termasuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) serta pengelolaan simpul transportasi seperti terminal.
Boy menjelaskan, perkembangan transportasi darat di NTB menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya layanan perusahaan otobus, termasuk hadirnya armada non-ekonomi seperti bus sleeper yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang.
Selain itu, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi darat juga mulai meningkat, terutama pada momentum tertentu seperti arus mudik. Meski demikian, secara kumulatif peningkatan tersebut belum signifikan.
Baca juga: PWNU NTB calonkan tuan rumah Muktamar ke-35 NU 2026
"Indikasinya, masyarakat sudah mulai masuk ke terminal dan perusahaan otobus juga memanfaatkan terminal secara resmi. Ini penting untuk menekan keberadaan terminal bayangan," ujarnya.
Di sisi lain, BPTD NTB mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya dalam memberantas praktik calo dan premanisme di kawasan terminal. Untuk itu, pihaknya menggandeng aparat kepolisian dan TNI guna melakukan penertiban secara berkala.
Selain penegakan aturan, BPTD juga mendorong pelaku usaha angkutan untuk menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Polda NTB dukung pembatasan usia penggunaan paltform digital
"Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik yang merugikan. Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan semua pihak," ucap Boy.
Lebih lanjut, BPTD memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat di NTB dalam kondisi optimal. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan.
Ke depan, BPTD NTB berharap sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga transportasi darat tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama masyarakat.
"Dengan layanan yang semakin baik, kami optimistis transportasi darat di NTB mampu memberikan kontribusi besar terhadap mobilitas masyarakat dan penguatan sektor pariwisata," kata Boy.
Pewarta : Awaludin
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
