DJPb NTB mencatat realisasi belanja negara Rp7,89 triliun pada April 2026

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp7,89 triliun sepanjang periode Januari sampai April 2026.

"Realisasi belanja negara mencapai Rp7,89 triliun atau 33,63 persen dari total pagu yang dialokasikan," kata Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Selasa.

Ratih menjelaskan realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,37 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp5,52 triliun.

Menurutnya, realisasi belanja pemerintah pusat setara 25,43 persen dari pagu tersebut mengalami pertumbuhan positif secara tahunan dengan fokus kepada penguatan pelayanan publik.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen belanja modal yang melonjak sebesar 308,91 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Selain itu, belanja pegawai tumbuh 24,19 persen dan belanja barang meningkat 17,18 persen.

"Adapun komponen belanja bantuan sosial mengalami koreksi sebesar 83,32 persen seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pusat," ucap Ratih.

Lebih lanjut dia menyampaikan realisasi penyaluran transfer ke daerah sebesar Rp5,52 triliun atau setara 39,03 persen dari pagu anggaran, justru mengalami kontraksi 10,97 persen secara tahunan.

Penurunan realisasi penyaluran itu dipengaruhi oleh menurunnya penyaluran dana bagi hasil sebesar 79,12 persen dan dana desa mencapai 72,25 persen.

DJPb NTB mencatat dana alokasi khusus non-fisik justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 44,4 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Ratih memaparkan penyaluran dana alokasi khusus non-fisik tersebut mencakup bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan tunjangan profesi guru daerah yang berdampak langsung terhadap pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Sepanjang Januari hingga April 2026, DJPb NTB membukukan realisasi pendapatan negara sebesar Rp2,65 triliun atau sekitar 47,43 persen dari target tahunan yang mencapai Rp5,59 triliun.

Baca juga: Ekspor konsentrat tembaga di NTB dongkrak penerimaan negara

Nominal pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp889,95 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp1,45 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp308,85 miliar.

"Keterjagaan realisasi fiskal membuktikan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah," papar Ratih.

APBN berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional di Nusa Tenggara Barat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat atau setara 127 persen dari target.

Baca juga: Penerimaan Negara di NTB tembus Rp630 miliar, pajak jadi penopang utama

Selanjutnya ada pula program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit yang telah berbadan hukum, serta program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lima lokasi di Nusa Tenggara Barat.

"Kami berharap sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026," pungkas Ratih.