BI dan TNI AL gelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke daerah 3T NTB

Lombok Barat (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI Angkatan Laut melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 sebagai upaya memperkuat ketersediaan uang Rupiah layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) NTB.

Kegiatan ERB 2026 tersebut berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026 dengan menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau-724 yang akan menyusuri lima pulau 3T di wilayah NTB. Kelima pulau tersebut meliputi Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Pulau Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bersama TNI AL dan Pemerintah Provinsi NTB secara resmi melepas keberangkatan tim ERB 2026 di Pelabuhan Pelabuhan Gili Mas Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (18/5).

Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang (DPU) BI, Raden Aga Nugraha, Kepala Perwakilan BI NTB Hario K Pamungkas, jajaran TNI AL, Pemerintah Provinsi NTB, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam kegiatan tersebut, BI NTB menegaskan bahwa ERB menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kedaulatan mata uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.

Baca juga: KK-NTB 2026 catat omzet Rp645 juta, BI NTB perkuat UMKM naik kelas

Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang (DPU) BI, Raden Aga Nugraha, mengatakan pihaknya menyiapkan modal kerja penukaran uang sebesar Rp8,34 miliar pada pelaksanaan ERB 2026.

Ia menyebut nilai tersebut meningkat sebesar 3,15 persen dibandingkan pelaksanaan tahun 2025. Peningkatan modal kerja tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan uang kartal masyarakat di wilayah kepulauan 3T.

"Pada ekspedisi tahun ini, Bank Indonesia membawa modal kerja penukaran sebesar Rp8,34 miliar," katanya dalam keterangan resmi.

Raden Aga menjelaskan bahwa program ERB dilaksanakan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Program ini dijalankan untuk memastikan ketersediaan Rupiah layak edar di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Baca juga: Fundamental ekonomi Indonesia pada awal 2026 sangat solid

Ia menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau menjadi tantangan utama dalam distribusi uang Rupiah. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan uang yang layak edar juga menjadi alasan pentingnya edukasi melalui program tersebut.

Sejak 2012 hingga 2025, Bank Indonesia bersama TNI AL telah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling 3T yang menjangkau sebanyak 766 pulau di seluruh Indonesia.

Komandan Pangkalan TNI AL Mataram, Kolonel Laut (P) Asep Tri Prabowo, menyatakan bahwa TNI AL memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan ERB 2026.

Sinergi tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi hingga wilayah terpencil.

Asep menjelaskan bahwa keterlibatan TNI AL tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga mendukung distribusi layanan publik di wilayah kepulauan.

Asisten II Sekretariat Daerah NTB, Lalu M Faozal, memberikan apresiasi terhadap konsistensi Bank Indonesia dan TNI AL dalam melaksanakan ERB secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan layanan penukaran uang, tetapi juga memperkuat edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah di masyarakat.

"Program ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan negara hadir secara adil hingga ke wilayah terpencil," ujarnya.

Bank Indonesia mencatat bahwa pelaksanaan ERB 2026 di NTB merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan nasional pada tahun 2026. Program ini diharapkan memperkuat sistem keuangan inklusif sekaligus mendukung sektor strategis daerah.

Sektor pariwisata, pertanian, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB dinilai akan semakin kuat dengan dukungan distribusi Rupiah yang merata serta edukasi keuangan yang berkelanjutan.

Dengan sinergi antara Bank Indonesia, TNI AL, dan pemerintah daerah, ERB 2026 diharapkan mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional hingga wilayah terluar Indonesia.