Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak 6.057 peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehan di Mataram dinonaktifkan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat.
"Dari 5,2 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan secara nasional, Mataram terdampak 6.057 jiwa," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi di Mataram, Kamis.
Jumlah PBI Mataram yang dibayarkan pemerintah melalui APBN sebanyak 150 ribu jiwa, sedangkan PBI yang ditanggung APBD sekitar 17 ribu jiwa.
Peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut berada di Dinas Sosial (Dinsos) dan saat ini Dinsos masih melakukan validasi data kembali terhadap peserta yang tidak masuk basis data terpadu (BDT). "Kalau masalah data by name by address ada di Dinsos, kami di Dinkes hanya sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen)," katanya.
kendati ada pengurangan, pemerintah kota kembali mendapatkan tambahan peserta PBI sebanyak 12 ribu jiwa. Karenanya, pengurangan yang dilakukan pemerintah itu agar pemerintah daerah bisa melakukan validasi data peserta PBI BPJS Kesehatan.
"Jadi yang masih masuk kategori miskin bisa dimasukkan lagi dalam BDT, sebaliknya yang sudah mampu dikeluarkan," katanya.
Hal itu dimaksudkan, agar program PBI BPJS Kesehatan bisa lebih tepat sasaran, dan mendorong masyarakat yang sudah mampu agar menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.
Akan tetapi, lanjutnya, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini akan dirasakan oleh warga yang terdampak ketika akan berobat. Dimana ketika hendak ingin mendapatkan pelayanan kesehatan petugas akan memberitahukan PBI bahwa kartunya sudah dinonaktifkan.
"Kalau kondisi itu terjadi, dan yang terdampak itu benar-benar keluarga miskin maka biaya pengobatan bisa dialihkan ke pemerintah kota," katanya.
Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran jaminan kesehatan tahun ini sebesar Rp4 miliar. "Dana tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan rawat inap kelas tiga gratis di RSUD Kota Mataram bagi warga yang tidak masuk menjadi peserta PBI APBN maupun APBD," katanya.*
Berita Terkait
Pemprov NTB raih penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Senin, 4 Maret 2024 21:47
44 petugas pemilu meninggal saat kerja dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Kamis, 29 Februari 2024 7:07
BPJS TK NTB dan Pos Indonesia edukasi terkait jamsos ketenagakerjaan
Senin, 26 Februari 2024 15:45
BPJS Ketenagakerjaan NTB dan Pos Indonesia sinergi edukasi masyarakat pentingnya jaminan sosial
Senin, 26 Februari 2024 6:31
Sebanyak 63 persen anggota KPPS risiko kesehatan hipertensi
Senin, 19 Februari 2024 18:30
Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Senin, 19 Februari 2024 5:12
JKN-KIS Program covers wide range of medical treatments: Widodo
Rabu, 7 Februari 2024 20:35
Dengue vaccination not covered by BPJS Health: official
Kamis, 18 Januari 2024 20:30