Mataram (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, pasukan yang saat ini dikirim ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sesuai keputusan MK.
Pengiriman pasukan untuk pengamanan PSU di Pegunungan Arfak dan Sorong kurang dan dikirimlah personil untuk pengamanan, katanya seusai melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, Selasa malam.
Selain itu juga keberadaan pasukan untuk mengamankan aksi demo karena demo yang terjadi Senin (26/8) lalu bukan demo damai. Bila itu demo damai cukup pasukan organik yang mengamankannya, kata Jenderal Tito Karnavian.
Baca juga: Kapolri ajak semua berkomitmen jaga keamanan di Papua
Selain menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Papua Barat, dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua Pdt Lipius Biniluk, Kapolri juga menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Nduga.
Pasukan yang ada di Nduga itu memang dikirim untuk mengamankan wilayah tersebut pasca pembantaian 34 karyawan PT.Istaka Karya.
Sebelum terjadi pembantaian terhadap beberapa karyawan PT.Istaka ada beberapa insiden di wilayah tersebut namun pihaknya tidak melakukan pengiriman pasukan.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri gelar pertemuan tertutup dengan tokoh Papua
Namun dengan adanya insiden pembantaian tersebut maka pihaknya mengirim personil untuk mengamankan wilayah tersebut dari gangguan kelompok Egianus Kogoya sekaligus melaksanakan penegakan hukum, tegas Jenderal Tito Karnavian.
Kapolri dan Panglima TNI sebelum berkunjung ke Jayapura terlebih dahulu ke Biak dan Rabu (28/8) berkunjung ke Timika.
Baca juga: Kapolri: secara keseluruhan kamtibmas di Papua dan Papua Barat aman
Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Kapolri dan Panglima TNI membawa tiga mantan petinggi, yaitu dua mantan Kapolda yakni Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Martuani Sormin serta Mayjen TNI George Supit, mantan Pangdam XVII Cenderawasih.
