Kenaikan iuran peserta BPJS bertujuan menata pemasukan dan menghindarkan potensi terganggunya pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tetap menanggung ...
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, HMS Kasdiono, mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah asalkan kenaikan tersebut harus diikuti dengan baiknya mutu pelayanan ...
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjamin tidak akan ada pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai dampak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. ...
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi menyakini, Pemerintah Kota Mataram akan bijak menyikapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, agar masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) bisa ...
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sekitar 39 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Mataram, terancam dinonaktifkan. "Sebanyak 39 ribu peserta ...
Tahun ini, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp210 miliar untuk program kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur ...
Dinas Kesehatan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak 6.057 peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehan di Mataram dinonaktifkan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat. ...
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah yang menonaktifkan secara nasional ...
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera menyikapi kebijakan pemerintah yang menonaktifkan secara nasional 5,2 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI), per 1 Agustus ...
Masyarakat yang terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bisa melapor pada dinas sosial daerah setempat bila ingin tetap mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah. ...