#BPR SYARIAH NTB

Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Holding atau BPR NBP Hendi Apriliyanto menyampaikan agar kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Bank Perekonomian ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar survei dan evaluasi terhadap program Lombok Timur Berkembang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kini dijadikan ...

Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat meminta usulan pengangkatan empat pejabat pemerintah provinsi menjadi komisaris non independen di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah ...

Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)M Nashib Ikroman menyoroti usulan Penjabat Gubernur NTB Hassanudin terkait pengangkatan empat pejabat di ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut positif dengan disetujuinya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Kepala ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat meminta kelonggaran waktu atau relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak mengeluarkan surat peringatan terakhir (SP3) terhadap BUMD Jamkrida NTB ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng PT BPRS Dinar Ashri (Bank Dinar) sebagai mitra diskusi dalam langkah strategis ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Sayariah (Perseroda) dan PT ...

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyepakati perubahan peraturan daerah penyertaan modal terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB. Ketua Komisi III ...

Ketua Komisi IIIDPRD NTBSambirang Ahmadi mendukungperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yakni Jamkrida NTB Syariah dan BPR ...