#GRATIFIKASI DEWAN

Kumpulan berita gratifikasi dewan, ditemukan 106 berita.

Pupuk Kaltim wajibkan karyawan lapor E-LHKPN

Perseroan Terbatas Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim), anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, mewajibkan seluruh karyawan melakukan pelaporan harta kekayaan melalui E-LHKPN secara tepat waktu ...

Penagihan piutang gubernur NTB Rp1,45 miliar masuk ranah perdata

Pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyebutkan persoalan penagihan piutang milik Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah senilai Rp1,45 miliar kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB ...

Lukman terima pengembalian barang sempat disita KPK

Mantan Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, menerima pengembalian barang yang sempat disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2019. "Alhamdulillah, ...

DPRD sesalkan Kejati NTB periksa anggota dewan soal piutang gubernur

Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Syrajuddin, menyesalkan sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang melakukan pemanggilan anggota Komisi I DPRD NTB, TGH ...

Persoalan surat piutang gubernur Rp1,45 miliar masih pulbaket

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Sungarpin mengungkapkan bahwa persoalan surat piutang Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang masuk dalam penanganan di bidang pidana khusus kini masih dalam ...

ICW minta Dewas KPK lanjutkan sidang pelanggaran etik Lili Pintauli

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK tetap melanjutkan sidang pelanggaran etik yang dilakukan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli ...

ICW beri nilai "E" penindakan korupsi periode 2020

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan nilai "E" terhadap kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi periode 2020. "Kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi ...

Seniman Indonesia menggelar pameran kartun antikorupsi

Puluhan gambar kartun hasil karya para seniman dari berbagai wilayah Indonesia dipamerkan di Balai Kota Malang, Jawa Timur, yang diharapkan bisa menjadi salah satu wadah pendidikan antikorupsi bagi ...

Revisi UU KPK upaya menguatkan kerja KPK

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi berpandangan bahwa revisi Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK )adalah upaya menyempurnakan regulasi agar kerja ...

Peneliti Indef khawatirkan revisi UU KPK hambat investasi

Peneliti senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengkhawatirkan disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ...