#HARTA KEKAYAAN

Sebanyak 37 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjelang berakhirnya waktu pelaporan ...

Sebanyak 37 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjelang berakhirnya waktu pelaporan ...

Ketua DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Dr M Adli Abdullah mengapresiasi kementerian dan lembaga yang mengeluarkan surat edaran larangan kepada pejabat ASN dan keluarga untuk pamer harta ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan, sebanyak 94 persen pejabat dari jumlah pejabat eksekutif 209 orang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ...

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Drs. Gitadi Tegas Supramudyo, M.Si, menyebut dugaan kepemilikan harta bernilai fantastis oleh eks pegawai Ditjen Pajak Republik Indonesia, Rafael Alun, ...

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio mendorong Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelidiki legalitas tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang dipadati oleh rumah ...

Komisi VIII DPR RI mendorong pendanaan bencana dengan mekanisme Pooling Fund Bencana (PFB), yang telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyanj, untuk kebutuhan penanggulangan bencana di ...

Komisi XI yang merupakan mitra Kementerian Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja institusi yang dipimpinnya ...

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap dan berperilaku mencerminkan integritas, moralitas, dan profesionalitas sebagai pelayan negara, ...

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ...