Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan transparansi tata kelola pemerintahan guna menindaklanjuti berbagai masukan dari lembaga negara seperti ...
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027 sehingga penyelenggara memiliki waktu sekitar 20 hingga 22 bulan ...
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menindaklanjuti tuntutan kelompok pemuda terkait dugaan lemahnya pengawasan dan pelanggaran hukum di kawasan hutan. ...
Eks Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Jamaludin Malady membeberkan hulu dari munculnya sisa kerugian Rp800 juta dari total temuan Inspektorat NTB senilai Rp2,6 miliar dalam penyelenggaraan ...
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menilai kepastian hukum menjadi faktor penting dalam melindungi aset perusahaan daerah sekaligus menjaga keberlangsungan ...
Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi pada tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dompu yang baru bergulir di tahap penyelidikan. ...
Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai. ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)Lalu Muhamad Iqbal mengaku optimistis mampu menuntaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan ...
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung pada Selasa ...
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...