#INTERVENSI HUKUM PEMERINTAH

Duta Besar China untuk PBB Fu Cong mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menuntut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mencabut pernyataannya tentang kemungkinan campur ...

Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional memotret kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran dalam penegakan hukum, adalah positif. ...

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Gde Made Pasek Swardhyana membeberkan peran dari empat tersangka korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat tahun anggaran 2024. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan koperasi petani tebu di Kabupaten Dompu untuk memperkuat posisi tawar petani, memperlancar koordinasi ...

Baru-baru ini, segelintir negara Barat bersama dengan kelompok politik tertentu di Pulau Taiwan berusaha menantang fakta-fakta dasar mengenai masalah Taiwan. Mereka dengan sengaja menafsirkan secara ...

Protes anti-pemerintah bertajuk "No Kings" (Tidak ada Raja) dimulai di pusat kota New York, dengan ribuan orang turun ke jalan-jalan utama Manhattan, lapor koresponden RIA Novosti, Sabtu ...

“Kebohongan konyol” yang disebarkan Presiden AS Donald Trump tentang Venezuela dinilai membuka jalan bagi agresi militer, mirip dengan skenario Irak tahun 2003, kata ekonom Brasil Paulo ...

Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat, Moh Akrimengajak seluruh pengurus dan kader di wilayah itu untuk kembali bersatu pascaputusan Menteri Hukum ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim dalam pengesahan SK Mardiono sebagai Ketua Umum PPP olehnya, tidak ada intervensi dari pemerintah. "Enggak ada intervensi-intervensi, nggak ada. ...