Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada 2012 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, yang sesuai dengan wacana yang tengah ...
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah atas diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun terdapat sejumlah catatan kritis utamanya perihal nikah ...
Pernikahan siri kembali menjadi sorotan publik seiring maraknya kasus pria beristri yang menikah lagi tanpa sepengetahuan pasangan sahnya. Praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di ...
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nunung Triningsih mengungkapkan rantai kemiskinan yang menjerat masyarakat berkontribusi besar terhadap tingginya angka perkawinan usia anak di ...
Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkankeberadaan aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dapat mencegah kasus pernikahan anak di kota itu. ...
Puluhan aktivis perempuan dan anak yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Barat menemui anggota DPRD NTB untuk menolak rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang ingin ...
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manokwari, Provinsi Papua Barat mengungkapkan, 52,89 persen pasangan suami istri (pasutri) di Manokwari belum memiliki akta atau dokumen ...
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta semua kepala dusun (Kadus) mengambil peran dalam membantu pemerintah daerah memberikan edukasi pencegahan pernikahan anak di ...
Studi kualitatif Save the Children Indonesia menemukan dalam 12 bulan satu sampai dua anak di Nusa Tenggara Barat dinikahkan setiap hari. Peneliti Utama Save the Children Indonesia, Dian Aryani, ...
Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengaku miris melihat banyaknya kasus pernikahan tidak resmi atau nikah siri dan tidak tercatat di KUA, karena akan berdampak terhadap akses pendidikan anak. ...