Pemerintah Kota Bima, NusaTenggaraBarat, meraih prestasi pada ajang nasional dengan ditetapkannya sebagai Juara 2 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota berkinerja terbaik ...
Sebanyak 3.500 orang pegawai honorer di lingkungan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat kini telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Kantor Wilayah ...
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih ...
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kebijakan pengangkatan pegawai dilakukan sepenuhnya atas kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ...
Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi ...
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat angkatan 2024 mengikuti bimbingan teknis Massive Open Online Course (MOOC) untuk ...
Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bodong. ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...
Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...