#PARUH WAKTU

Kumpulan berita paruh waktu, ditemukan 618 berita.

Kota Bima raih Juara TPID Berkinerja Terbaik tingkat nasional

Pemerintah Kota Bima, NusaTenggaraBarat, meraih prestasi pada ajang nasional dengan ditetapkannya sebagai Juara 2 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota berkinerja terbaik ...

Sebanyak 3.500 pegawai honorer di Kemenag NTB diangkat PPPK

Sebanyak 3.500 orang pegawai honorer di lingkungan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat kini telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Kantor Wilayah ...

Sekda Bima dorong penataan PPPK di OPD teknis

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih ...

Sekda Bima dorong penataan PPPK dan tenaga paruh waktu di OPD teknis

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...

Pemprov NTB: Kebijakan pengangkatan pegawai kewenangan pusat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kebijakan pengangkatan pegawai dilakukan sepenuhnya atas kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ...

Komisi X DPR mendesak pemerintah hapus status guru honorer

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi ...

Lombok Tengah tingkatkan kompetensi PPPK

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat angkatan 2024 mengikuti bimbingan teknis Massive Open Online Course (MOOC) untuk ...

Soal honorer bodong, Wali Kota Mataram tunggu hasil investigasi

Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bodong. ...

DPRD Dompu siap kawal honorer non-database ke Kemenpan RB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...

Ratusan honorer non-database di Dompu gelar aksi tolak kebijakan dirumahkan

Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...