#PARUH WAKTU

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang skema sumber-sumber gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu setelah adanya ...

Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Nasib ribuan tenaga honorer non database di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia. "Masih ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkanNomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 2.629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak 2021 hingga 2025 mencapai 9.795 orang baik itu tenaga ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kajian terhadap besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu guna memberikan kepastian penghasilan yang ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membatalkan sejumlah surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah ditemukan adanya tenaga ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti, temuan adanya tenaga non ASN “siluman” yang dinyatakan lolos sebagai Pegawai Pemerintah ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menelusuri dugaan keberadaan honorer 'siluman' dalam proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...