#PERDA PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak masih menjadi isu sosial serius di Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat. Meski tren di Lotim menunjukkan penurunan, masalah ini belum bisa dianggap selesai. Data Dinas Kesehatan Lotim ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berkomitmen penuh mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berkomitmen mewujudkan Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2030dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat trenkasus perkawinan anak pada semester pertama 2024 menurun bila dibandingkan dengan jumlah kasus 2023 ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan gerakan bersama menuju NTB Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Utara. Pelaksana Harian (Plh) Asisten 1 Setda Pemprov NTB, Lalu Hamdi, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendeklarasikan gawe gubuk layanan integrasi pemenuhan hak anak dan launching gerakan bersama menuju NTB nol ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan Perda ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Bapemperda akan melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pencegahan ...

Angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tinggi, bahkan angkanya di atas rata-rata nasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan melakukanharmonisasi 21 produk hukum daerah setempat selama sepekan. Kepala Bidang (Kabid) Hukum Kanwil ...